GELORA.CO - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim arah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam setahun kepemimpinan selalu mengutamakan kebijakan yang melahirkan kesejahteraan rakyat.
Paket kebijakan itu menurut Moeldoko telah terangkum dalam lima arahan program kerja Jokowi untuk periode 2019-2024. Kebijakan itu menurutnya bakal meletakkan fokus utama pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Pembangunan sumber daya manusia atau seluruh apa yang telah dicanangkan oleh Presiden adalah semua pro rakyat, tidak ada kemana-mana," kata Moeldoko dalam Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan TvOne, Selasa (20/10) malam.
Moeldoko merinci, lima arahan Jokowi itu yang pertama tentang pembangunan SDM, kedua melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam upaya menghubungkan area produksi, lalu pertumbuhan wilayah baru dan pariwisata.
Ketiga yakni penyederhanaan regulasi atau peraturan, keempat penyederhanaan birokrasi yang berbelit-belit, dan terakhir kelima adalah transformasi ekonomi.
"Lima hal itu telah ditekuni oleh para menteri dan saya mengontrolnya dari waktu ke waktu," tegasnya.
Moeldoko kemudian menjelaskan, bahwa kebijakan Jokowi yang berfokus pada pengembangan SDM telah dirangkum dalam program kerja yang meliputi jaminan kesehatan anak dan ibu, pencegahan stunting, hingga pendidikan anak melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Moeldoko juga mengklaim bahwa program andalan Jokowi terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah membantu jutaan orang di luar sana terkait jaminan kesehatan diri.
"Presiden itu memikirkan mulai dari manusia di dalam kandungan sampai dengan usia seribu hari itu dipikirkan sebaik-baiknya, karena itu usia-usia emas," kata dia.
Lebih lanjut, ia juga mengaku bahwa pemerintah saat ini tengah fokus kepada bagaimana memikirkan nasib para pencari kerja dan utamanya para pekerja yang kehilangan mata pencahariannya di tengah pandemi virus corona (covid-19).
Moeldoko menyebut saat ini pemerintah tengah menghadapi kondisi dengan 2,9 juta anak-anak muda sebagai angkatan kerja baru. Kemudian, setidaknya 3,5 juta masyarakat kehilangan pekerjaan di tengah pandemi. Dan belum lagi sebanyak 6,9 juta warga membutuhkan lapangan pekerjaan.
Oleh sebab itu, menurutnya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan sebuah terobosan baru yang menyederhanakan birokrasi dan regulasi. UU Ciptaker menurut Moeldoko juga bukan hanya membahas persoalan investasi namun hampir membahas regulasi agar semua kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah.
"Ini tanggung jawab pemerintah memikirkan bagaimana persoalan masa depan anak-anak ini. Untuk itulah dari sisi bagaimana negara melakukan penyederhanaan UU, penyederhanaan regulasi yang saat ini dirasakan hyper regulation," jelas Moeldoko
Sementara itu, bertepatan dengan hari setahun Jokowi-Ma'ruf, elemen buruh dan mahasiswa berangkat menggelar aksi demo menolak UU Ciptaker di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) tadi. Mereka membawa tuntutan yang sama yakni meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Ciptaker.
Selain di Jakarta yang berpusat di kawasan sekitar Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, aksi penolakan omnibus law juga terpantau terjadi di Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.
Aksi-aksi penolakan atas UU Ciptaker ini sendiri berlangsung sejak UU Ciptaker dibahas pemerintah lalu bersama DPR. Aksi unjuk rasa pun terus berlanjut intens sejak UU Ciptaker disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada (5/10) lalu. []