GELORA.CO - Ekonom Senior Rizal Ramli menilai kinerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memasuki tahun keenam. Namun, bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin merupakan tahun perdananya.
Eks menteri Jokowi itu menilai sosok Ma'ruf kurang mendapat sorotan kinerjanya. Hal itu menyebabkan kiai asal Banten itu seperti tanpa kontribusi.
"Nah, memang satu tahun bersama pak Ma'ruf. Cuman bapak wakil presiden kita ini antara ada dan tiada. Kayak pelengkap doang," kata Rizal dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan tvOne, Selasa (20/10/2020).
Terlepas dari itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2015-2016 itu menyebut kondisi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi mengalami pelemahan. Hal itu juga tercerminnya realisasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen.
"Kami berkali-kali katakan awas lampu kuning. Bisa kena lampu merah karena primary balance itu negatif. Artinya, buat bayar utang aja harus ngutang. CAD tadinya negatif dan sebagiannya," ucap Rizal.
Rizal menyebutkan, kondisi ekonomi Indonesia tanpa adanya dampak pandemik COVID-19 sudah menuju krisis. Menurutnya, hal itu terlihat dari terus membengkaknya utang pemerintah.
Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2020 tercatat 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp6.076 triliun. Itu terdiri dari ULN sektor publik, yakni pemerintah dan Bank Sentral sebesar 203,0 miliar dolar AS, serta ULN sektor swasta, termasuk BUMN, sebesar 210,4 miliar dolar AS.
Kenaikan ULN Indonesia pada Agustus 2020 tercatat 5,7 persen dari Agustus tahun lalu (yoy). Ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan bulan sebelumnya, sebesar 4,2 persen (yoy). Kenaikan ini disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta.
"We are on the way to economic crisis. Kenapa? Utangnya sudah sangat besar. Kalau 98 utang swasta yang besar, pemerintah sedikit. Tapi hari ini utang pemerintah besar, termasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara), utang swasta lebih kecil," imbuh dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku banyak mendapat tugas khusus dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Pernyataan itu dilontarkan Ma'ruf ketika menjawab pertanyaan jurnalis Najwa Shihab, perihal pembagian tugas antara Jokowi dengan Ma’ruf dalam memimpin pemerintahan.
Kepemimpinan Ma’ruf memang mendapat sorotan, karena banyak pihak yang mengkritik perannya sangat minim dalam memimpin pemerintahan.
“Pertama (tugas khusus), kemiskinan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), stunting, reformasi birokrasi, ekonomi syariah, radikalisme, terakhir saya disuruh soal pembangunan Papua. Jadi banyak hal yang secara khusus ditugaskan kepada saya,” kata Ma’ruf dikutip dari akun YouTube Najwa Shihab.
Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengutarakan bahwa tugas utama wapres adalah membantu presiden. Oleh sebab itu, dia tidak ingin ada 'matahari kembar' atau dua kepemimpinan dalam satu pemerintahan.
“Secara konstitusi, wapres membantu presiden, membuat kebijakan melalui penetapan di sidang-sidang kabinet. Nantinya yang keluar tentu kebijakan presiden, tidak ada dua matahari. Jadi wapres membantu presiden dalam semua kegiatan yang memang jadi prioritas,” terangnya.
Najwa juga menanyakan seputar pencapaian pemerintahan era Jokowi setelah satu tahun berjalan. Dengan percaya diri, Ma’ruf mengatakan, andai kata tidak ada pandemik COVID-19, maka sudah banyak pencapaian yang tercapai.
“Saya kira banyak sekali capaian-capaian di dalam penyiapan SDM, di dalam infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan ekonomi, itu pasti banyak sekali,” klaim dia.
Bahkan, Ma’ruf menyebut, pandemik virus corona sebagai momentum terbaik meningkatkan kualitas produk dalam negeri.
“Pandemik justru ada momentum penting, yaitu membangun kemandirian. Saya kira mulai membangun produk-produk dalam negeri, memanfaatkan kehidupan digitalisasi di ekonomi dan pendidikan, dan inovasi,” kata dia. []