GELORA.CO - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sejumlah catatan untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Maruf Amin yang genap satu tahun pada Selasa (20/10) besok.
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf dari sisi stabilitas politik dinilainya baik dan kinerja pemerintahan berjalan lancar.
“Stabilitas politik sudah bagus, yakni dengan berhasilnya konsolidasi politik sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar,” ujar Awiek kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10).
Namun, Wakil Ketua Badan Legislasi ini memberikan kritik terhadap sektor ekonomi. Awiek meminta Jokowi-Maruf Amin untuk memberikan strategi dan inovasi dalam mengelola keuangan negara yang berbeda dengan negara lain.
“Pada sektor ekonomi perlu mendapat perhatian serius apalagi sekarang di ambang ancaman resesi akibat Covid-19. Memang ini gejala global yang juga terjadi di negara-negaa lain, tapi setidaknya Indonesia memiliki antisipasi sendiri yang tidak sama dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Untuk bidang hukum, kata Awiek, masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Pasalnya, dengan adanya kasus Djoko Tjandra mencoreng nama baik pemerintah terutama institusi Polri dan Kejaksaan karena kasus tersebut melibatkna dua lembaga penegakkan hukum negara tersebut.
“Dalam bidang hukum memang masih ada tantangan penegakan supremasi hukum. Kasus Djoko Tjandra yang melibatkan aparat kejaksaan dan kepolisian telah mencoreng institusi penegak hukum,” ucapnya.
Selain itu, dalam setahun kepemimpinan Jokowi setahun ini banyak kebijakan para Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sejumlah catatan untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Maruf Amin yang genap satu tahun pada Selasa (20/10) besok.
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf dari sisi stabilitas politik dinilainya baik dan kinerja pemerintahan berjalan lancar.
“Stabilitas politik sudah bagus, yakni dengan berhasilnya konsolidasi politik sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar,” ujar Awiek kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10).
Namun, Wakil Ketua Badan Legislasi ini memberikan kritik terhadap sektor ekonomi. Awiek meminta Jokowi-Maruf Amin untuk memberikan strategi dan inovasi dalam mengelola keuangan negara yang berbeda dengan negara lain.
“Pada sektor ekonomi perlu mendapat perhatian serius apalagi sekarang di ambang ancaman resesi akibat Covid-19. Memang ini gejala global yang juga terjadi di negara-negaa lain, tapi setidaknya Indonesia memiliki antisipasi sendiri yang tidak sama dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Untuk bidang hukum, kata Awiek, masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Pasalnya, dengan adanya kasus Djoko Tjandra mencoreng nama baik pemerintah terutama institusi Polri dan Kejaksaan karena kasus tersebut melibatkna dua lembaga penegakkan hukum negara tersebut.
“Dalam bidang hukum memang masih ada tantangan penegakan supremasi hukum. Kasus Djoko Tjandra yang melibatkan aparat kejaksaan dan kepolisian telah mencoreng institusi penegak hukum,” ucapnya.
Selain itu, dalam setahun kepemimpinan Jokowi setahun ini banyak kebijakan para pembantunya yang tumpang tindih dan sering terjadi miskomunikasi.
“Konsolidasi internal pemerintahan sempat ada persoalan ketika koordinasi antar kabinet tumpang tindih, bahkan beberapa kali terjadi miskomunikasi,” tutupnya. yang tumpang tindih dan sering terjadi miskomunikasi.
“Konsolidasi internal pemerintahan sempat ada persoalan ketika koordinasi antar kabinet tumpang tindih, bahkan beberapa kali terjadi miskomunikasi,” tutupnya.(RMOL)