GELORA.CO - Pengamat Politik Dedu Kurnia Syah mengatakan kalau
Pemerintah Joko Widodo dan simpatisannya seharusnya menerima dengan terbuka adanya kritik atas pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Dedi mengatakan tudingan yang menganggap bahwa aksi penolakan UU Cipta Kerja ditunggangi oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan tuduhan tidak konstruktif.
"Tuduhan semacam ini tidak konstruktif, cenderung mencari pembelaan sekaligus menandai kegusaran, unjuk rasa dengan segala macam motifnya tetap saja dilindungi konstitusi," kata Dedi melalui keteranganya, Minggu (11/10/2020).
Dedi juga menuturkan kalau tudingan terhadap Presiden Ke 6 Indonesia RI tersebut merupakan tudingan yang dianggap bermuatan manuver politik.
"Dan tentu saja, tuduhan yang tidak berdasarkan bukti hanya akan dianggap manuver politis," tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) tersebut mengharapkan agar tidak ada pihak yang sengaja membiaskan substansi kritik atas pengesahan UU Cipta Kerja.
"Jangan sampai aksi tuduh menuduh ini membiaskan substansi kritik, dan membuahkan balasan dengan tuduhan siapa aktor dibalik pengesahan RUU Ciptaker yang bahkan hingga hari ini belum ada kejelasan naskah finalnya," imbuhnya.
Sehingga, Dedi mengharpkan kepada pemerintahan Jokowi dan simpatisannya untuk menerima dan terbuka dengan adanya kritik.
"Pemerintah dan simpatisannya harus menerima dan terbuka adanya kritik. Kecuali rezim hari ini memang alergi dengan suara rakyatnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Politisi PDIP Dewi Tanjung menuding kalau Pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membayar orang untuk berdemo terkait penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).
Politisi yang akrab disapa nyai tersebut menilai demo sudah di tunggangi oleh kepentingan menjelang Pilkada dan hal ini dinilai sebagai strategi cari muka dan seakan membela rakyat.
"SBY, Lebih Baik Uangnya di Pake Bikin Project Lagu aja dari pada Buat bayar orang berdemo.. Uuoopppss Nyai Keceplosan.... ," ujarnya dalam cuitan akun Twitternya, Kamis (08/10/2020).
Ia juga mengatakan kalau sebetulnya Polisi mudah untuk menciduk dalang dibalik beredarnya hoax RUU Ciptaker dan akan menuding SBY sebagai dalang aksi demo tersebut.
"Naah mereka pasti punya bazzer bayaran yg menggoreng2 RUU Ciptaker. Dan lalu Kadrun2 goblok yg membuat kegaduhan di negraa ini," katanya
"Apalagi Buruh berdemo lalu tercipta Klaster baru Penyebaran Covid-19 Nyai akan menyalahkan SBY dan Demokrat yg bermain di Balik Aksi demo tersebut," demikian sambungnya.[tsc]