GELORA.CO - Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak usah takut terhadap pergerakan massa yang melakukan aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Ia memandang pemerintah seharusnya menerima aspirasi bukan justru lari.
Sebagaimana diketahui, massa dari berbagai kalangan melakukan aksi di sekitar Istana Negara. Namun pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo justru melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah.
"Dalam alam demokrasi Pancasila wajar ada masyarakat yang protes lewat mekanisme demo. Pemerintah jangan fobia dan lari, mereka juga pasti punya alasan yang kuat apa lagi di tengah pandemi Covid-19," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).
Mardani menganggap sikap pemerintah menanggapi unjuk rasa di berbagai daerah terbilang cuek.
Pemerintah terkesan tutup kuping atas semua kritik dari rakyat.
Bahkan, ia menyindir, sikap Jokowi yang memilih mengunjungi food estate di Kalteng dan meninggalkan berbagai penyampaikan pendapat dari massa aksi.
“Pemerintah seolah-olah tutup kuping sambil lalu pergi ke sawah melihat singkong lewat drone padahal di luar orang teriak-teriak minta tolong,” kata Mardani.
Mardani sekaligus mengkritisi penanganan demontrasi oleh aparat kepolisian yang dinilai represif.
"Saya menyesalkan berbagai aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di bebergai provinsi diwarnai kekerasan, berbagai video viral yang berdar seperti bukan laku manusiawi saja, saya juga berharap penyampaian aspirasi bisa secara tertib dan menjaga fasilitas publik," ujar Mardani.
Tinjau Peternakan Bebek
Kemarin, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk meninjau lumbung pangan (food estate) berikut penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Pandih Batu.
Kunjungan Jokowi ini dilakukkan saat ribuan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di Jakarta dan Istana Bogor. Massa menuntut Omnibus Law UU Cipta Kerja dibatalkan.
Tidak hanya di Jakarta dan Bogor, buruh dan mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia juga menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.[]