GELORA.CO - Hari ini, pemerintah Jakarta akan memutuskan apakah pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran Covid-19 akan diperpanjang atau distop.
Menjelang penyampaian keputusan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan tidak memperpanjang PSBB serta mencari jalan keluar yang lain karena pembatasan sosial selama ini dinilai menyengsarakan masyarakat Jakarta.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga mengatakan langkah ini diambil setelah mendapatkan masukan berbagai elemen masyarakat, di antaranya pedagang kaki lima, warung makan, pengusaha restoran, pekerja industri hiburan, dan sebagainya yang mengadukan nasib mereka kepada Fraksi PDI Perjuangan.
"Kebanyakan dari mereka yang bergantung hidup dari perdagangan harian masyarakat pekerja di daerah perkantoran yang praktis selama empat minggu ini tidak mempunyai pemasukan sama sekali imbas dari diliburkannya perkantoran-perkantoran di Jakarta. Ini bisa mengakibatkan stres, terus stroke kemudian bisa sekarat," kata Pandapotan Sinaga melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com.
Menurut evaluasi Fraksi PDI Perjuangan, selama masa PSBB transisi, tidak ada pengurangan yang signifikan dari jumlah pasien positif Covid-19 sebelum dan selama empat minggu PSBB ketat di Jakarta.
Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jakarta, sebelum PSBB ketat diberlakukan dari tanggal 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif di Ibu Kota sebanyak 1.150 kasus per hari. Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1.178 kasus per hari, walaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan.
"Bisa dipastikan bahwa rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil tersebut berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," kata Pandapotan Sinaga.
Dikatakan Pandapotan Sinaga, dunia usaha dan masyarakat kecil bukannya tidak melakukan adaptasi untuk bertahan dalam situasi yang rumit seperti saat ini, beberapa usaha makanan yang kesulitan untuk menjual makanan mereka karena aturan PSBB. Mereka, kata Pandapotan Sinaga, sudah berusaha melakukan adaptasi dengan mereka berjualan makanan mereka di pinggir jalan. Hal itu, menurut Pandapotan Sinaga, membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan segala cara untuk sekedar bisa bertahan.
Disebutkan pula pajak restoran pada tahun 2019 menyumbang pemasukan sebesar Rp2,4 triliun kepada kas daerah Provinsi Jakarta. Dengan situasi seperti saat ini, kata Pandapotan Sinaga, jika PSBB ketat kembali diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak, termasuk pemerintah Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran.
Imbas dari defisit ini, menurut PDI Perjuangan, program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu kedepannya. Bahkan, kata Pandapotan Sinaga, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu.
"Sebab itu, sebaiknya PSBB ketat ini tidak perlu diperpanjang, pengawasan oleh pemprov dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan, tidak perlu malu untuk mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya. Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari Kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Semua bisa dilaksanakan dengan tepat jika Pemerintah Daerah bisa tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri," kata Pandapotan Sinaga.[sc]