GELORA.CO - Demonstrasi massa sejumlah elemen masyarakat yang menyuarakan penolakan pada UU Cipta Kerja beberapa hari terakhir ini adalah cerminan dari politik campur aduk.
“Saya melihatnya ini sudah masuk pada gerakan politik, campur-campur di situ. Antara aspirasi, politik gitu, yang dilakukan di jalan,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/10).
Menurutnya, menyampaikan aspirasi di negara demokratis seperti Indonesia ini dibolehkan. Namun, harus menggunakan cara-cara yang santun tidak anarkis.
“Di negara demokrasi itu boleh saja, enggak masalah. Demonstrasi kan boleh, selama diizinkan selama tidak mengganggu ketertiban,” katanya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB ini menyayangkan perjuangan aktivis 98 yang sebelumnya menyuarakan agar rakyat bisa bebas menyampaikan aspirasi seakan dinodai dengan adanya kepentingan politik praktis yang mengerahkan sejumlah massa.
“Nah, saya melihatnya, kami yang awalnya menyuarakan politik etis, sekarang sudah cukup turun di lapangan ya praktis, tapi ini politik praktis di lapangan,” katanya.
“Maksud saya begini, masyarakat juga bisa menilai mana yang menjadi mudorot dan untung rugi. Yang berkepentingan dengan omnibus law ini kan pekerja dan pengusaha kalau mereka bukan pekerja dan pengusaha maunya apa?” tandasnya. (*)