GELORA.CO - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab kembali diisukan akan pulang ke Tanah Air dalam waktu dekat. Dia juga diisukan bakal memimpin gerakan revolusi setelah tiba di Tanah Air atau kampung halamannya.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadhli Harahab menilai setiap warga negara indonesia (WNI) memiliki hak untuk bermukim atau meninggalkan negaranya. Oleh sebab itu, sah-sah saja jika Rizieq ingin kembali dan menetap di kampung halaman.
"Konstitusi kita menjamin WNI untuk kembali dan menetap, tak ada masalah di situ," kata Fadhli kepada SINDOnews, Jumat (16/10/2020).
Namun dia menyoroti soal revolusi. Fadhli mengatakan, jika kepulangan Habib Rizieq hanya untuk mengacaukan sendi berdemokrasi di Tanah Air, lebih baik dia tinggal lebih lama di Arab Saudi.
"Kalau berniat menjatuhkan pemimpin yang sah dengan cara jalanan, itu inkonstitusional, UU kita sudah mengatur soal periodesasi jabatan presiden dan wakilnya, setiap lima tahun sekali pemilu. Ya sabar saja sampai 2024," terangnya.
Tetapi kalau Rizieq dan gerbongnya keukeh ingin melakukan revolusi, mereka tentu saja harus siap dengan segala konsekuensinya.
"Kalau ingin tetap revolusi ya berarti siap dicekal, dituduh makar atau bahkan dipenjara. Kalau mau revolusi juga ya lebih baik di arab saja. Dari Arab Saudi juga bisa pimpin revolusi, Imam Khomeini memimpin revolusi Iran dari Prancis," katanya. []