GELORA.CO - Aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan mahasiswa pada Kamis kemarin (8/10), berakhir dengan kericuhan. Sejumlah sejumlah fasilitas umum di ibukota dan kota-kota lainnya hancur dirusak dan dibakar massa.
Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rany Mauliani geram melihat tindakan anarki tersebut.
Menurutnya, penyampaian aspirasi memang merupakan hak setiap warga negara. Namun, penyampaian itu harus tetap dilakukan dengan cara yang benar dan tidak anarkis.
"Pernahkah terbayang kalau yang terimbas kerugian itu adalah keluargamu juga?" ungkap Rany saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Minggu (11/10)
Rany mengajak kepada semua pihak, jika ingin andil dalam proses pembuatan peraturan atau UU sebaiknya dilakukan dengan cara pintar dan elegan.
"Jangan puas dengan mempertontonkan kebodohan yang nantinya mungkin juga akan dilihat oleh anak cucu kita kelak. Apalagi bagi mereka yang cuma ikut-ikutan tanpa tahu goalnya apa," tegas Rany.
"Semoga Allah masih mau mengampuni kebathilan hatimu," pungkasnya.
Setidaknya ada 46 halte Transjakarta yang menjadi bulan-bulanan massa aksi. Mereka melakukan penjarahan dan pembakaran. Diperkirakan total kerugian mencapai Rp 65 milliar.(RMOL)