GELORA.CO - Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-o-Cha, akan mencabut dekrit darurat yang melarang demonstrasi demi meredakan situasi yang memanas akibat unjuk rasa pro-demokrasi. Namun, para demonstran menyatakan langkah itu tidak cukup dan memberi waktu 3 hari kepada PM Prayuth untuk segera mengundurkan diri.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (22/10/2020), PM Prayuth mengungkapkan rencana mencabut dekrit darurat itu dalam pidato yang ditayangkan televisi setempat pada Rabu (21/10) waktu setempat. Dekrit darurat yang diterapkan sejak pekan lalu itu melarang pertemuan politik, termasuk demonstrasi, yang dihadiri lima orang atau lebih dan melarang publikasi informasi yang dianggap mengancam keamanan.
Penerapan dekrit darurat itu justru memicu unjuk rasa besar-besaran yang diikuti puluhan ribu orang pada pekan lalu, yang tercatat sebagai unjuk rasa terbesar dari rentetan unjuk rasa selama tiga bulan terakhir yang menuntut pengunduran diri PM Prayuth dan menyerukan reformasi untuk membatasi kekuasaan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn.
"Saya akan mengambil langkah pertama untuk meredakan situasi ini. Saya saat ini bersiap untuk mencabut situasi darurat parah di Bangkok dana akan segera melakukannya jika tidak ada insiden kekerasan," ucap PM Prayuth dalam pidatonya kepada publik.
"Kita sekarang harus mundur dari tepi lereng yang licin yang bisa dengan mudah berubah menjadi kekacauan," cetusnya.
Puluhan ribu demonstran bergerak ke kantor PM Thailand pada Rabu (21/10) waktu setempat, dalam upaya menuntut pengunduran diri PM Prayuth, juga pencabutan dekrit darurat dan pembebasan puluhan aktivis yang ditahan terkait demo pro-demokrasi.
Kebanyakan dari mereka menyebut tawaran PM Prayuth untuk mencabut dekrit darurat itu tidaklah cukup. "Itu tidak cukup. Dia (PM Prayuth-red) harus mundur," tegas salah satu demonstran bernama Too (54).
Sebagian besar unjuk rasa pro-demokrasi di Thailand berlangsung damai, namun polisi mengerahkan meriam air untuk membubarkan demonstran pada Jumat (16/10) pekan lalu. Hal itu justru semakin memicu kemarahan dari para pengkritik pemerintah Thailand.
Salah satu pemimpin unjuk rasa, Tattep Ruangprapaikitseree, menyatakan awa PM Prayuth tetap harus mengundurkan diri meskipun dekrit darurat dicabut. Disebutkan Tattep bahwa tuntutan lainnya dari demonstran dapat dibahas di parlemen.
"Prayuth harus mengundurkan diri terlebih dulu dan itu yang paling mudah dilakukan," ujarnya.
Para demonstran memberikan waktu tiga hari kepada PM Prayuth untuk mengundurkan diri. Demonstran mendatangi kantor PM Prayuth dan menyerahkan sebuah surat pengunduran diri palsu. Mereka mengklaim sukses setelah pejabat dari kantor PM Prayuth membawa surat itu masuk.
"Tujuan kita hari ini berhasil. Kita menyerahkan surat kepada Prayuth dan perwakilannya telah menerimanya, berjanji itu akan disampaikan kepadanya," ucap pemimpin demo lainnya, Patsaravalee Tanakitvibulpon, kepada massa.
"Tapi perjuangan kita belum selesai, selama dia belum mengundurkan diri. Jika dalam waktu tiga hari dia tidak mundur, dia akan menghadapi rakyat lagi," tegasnya.(dtk)