GELORA.CO - Demokrasi Indonesia sedang berada di tepi jurang otoritarianisme. Hal ini seiring penangkapan terhadap sejumlah aktivis yang juga pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan dalih melanggar UU ITE.
Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi perlakuan terhadap aktivis Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat, di mana dalam jumpa pers kemarin tangan keduanya diborgol layaknya tahanan kriminal berat.
"Apakah sebegitu berbahayanya Jumhur dan Syahganda? Harus dijelaskan seterang-terangnya dugaan keterkaitan tuduhan dan implikasinya hingga memicu demonstrasi penolakan disahkannya UU Omnibus law," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/10).
Mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini lantas mengingat spirit dan filosofi adanya UU ITE. Yakni, untuk melindungi dan menjamin securitisasi transaksi elektronik seiring berubahnya pola bisnis dan peningkatan e-Commerce.
"Sangat disayangkan pada akhirnya dalam perjalanannya banyak korban dari UU ITE ini justru aktivis kritis seperti Jumhur dan Syahganda," kata Satyo.
Sehingga, kata Satyo, demokrasi Indonesia di era Joko Widodo sedang berada di tepi jurang otoritarianisme.
"Demokrasi Indonesia hari ini yang dibangun sejak runtuhnya rezim Orba runtuh menurut saya sedang di tepi jurang otoritarianisme. Institusi Kepolisian yang diberikan kewenangan oleh UU untuk menafsirkan penegakan hukum kiranya bisa lebih mengedepankan kebijaksanaan dan tidak melakukan abuse of power juga atas nama UU," pungkas Satyo.(RMOL)