Yani KAMI: Anak Cucu PKI Mengadakan Pertemuan

Yani KAMI: Anak Cucu PKI Mengadakan Pertemuan

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Ketua Badan Pekerja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Ahmad Yani mengungkap soal kekhawatiran Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan semakin gencar melontarkan istilah soal PKI Gaya Baru.

Menurut Yani, yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI itu merupakan pengingat untuk bangsa ini tentang bagaimana bahayanya komunisme di Indonesia.

"Apa yang dikatakan Pak Gatot itu adalah dalam rangka, apalagi ini bulan September ya, ini mengingatkan masa lalu. Masa yang begitu kelam puluhan tahun yang lalu," kata Yani saat berbincang dengan jpnn.com, Jumat (25/9).

Masa kelam itu menurut Yani, saat terjadi pemberontakan atau pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai falsafah bangsa yang menjadi kesepakatan bersama berbangsa dan bernegara pada 18 Agustus 1945.

Dia lantas menyinggung sejumlah upaya pemberontakan yang dilakukan PKI, yakni peristiwa Madiun dan yang terjadi di pada 1965. Kejadian itu menurutnya masih ada di dalam ingatan bangsa ini. Bahkan sekarang indikasi kebangkitan paham komunis dan partai terlarang itu kembali terlihat.

"Indikasi untuk membangkitkan paham komunis yang ditentang umat Islam, bahkan MUI seluruh Indonesia, ormas-ormas Islam dan lainnya adalah dengan diluncurkannya paket UU yang disebut RUU HIP yang sampai saat ini juga belum dicabut dari prolegnas, yang sudah ditentang habis," ucap Yani.

Mantan anggota Komisi III DPR ini bahkan melihat dengan jelas bahwa RUU HIP itu ingin merujuk pada Pancasila 1 Juni yang menurutnya belum menjadi kesepakatan berbangsa. Kemudian adanya diksi dan narasi yang ingin memeras-meras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Politikus kelahiran Palembang ini juga menyoroti bagaimana sebuah lembaga bernama BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) akan diberikan kekuasaan yang besar melalui RUU BPIP. Dia bisa menjadi penafsir tunggal, menjadi peneliti tunggal sehingga Pancasila bisa dimiliki dan ditafsirkan oleh satu golongan.

"Yang mana, orang yang tidak sama dengan tafsir satu lembaga ini maka disebut anti-Pancasila. Ini berbahaya. Ini sama dengan gaya-gaya PKI pada awalnya. Dia membungkus dirinya dalam Pancasila dan orang lain anti-Pancasila, dan pada akhirnya dialah yang mengkianati Pancasila itu sendiri," tutur Yani.

"Nah, apa yang dikemukakan Pak Gatot saya kira dalam konteks itu. Karena anak-anak muda kita sekarang, apalagi pelajaran sejarah mau dibuang, dihapuskan. Oleh karena itu Pak Gatot dalam rangka untuk mengingatkan," sambung mantan legislator PPP ini.

Yani juga mengatakan bahwa keberadaan PKI hingga saat ini disamarkan bahkan ditutupi. Namun anak-cucu PKI tetap mengadakan pertemuan-pertemuan guna membangun narasi bahwa mereka adalah korban. Sedangkan pemberontakan 30 September 1965 disebut sebagai konflik internal Angkatan Darat.

"Ini narasi diksi yang dibuat sedemikian rupa yang mencoba untuk memutarbalikkan keadaan yang sesungguhnya itu. Bahkan menganggap bahwa PKI adalah korban konspirasi, pergolakan yang ada di Angkatan Darat," jelas Yani.

Ketika disinggung apakah sebutan PKI Gaya Baru yang dilontarkan Gatot Nurmantyo untuk membungkus semua indikasi kemunculan gerakan ini, Yani membenarkan.

"Iya. Dan kita lihat bahwa pola-pola PKI itu adalah pola-pola yang mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling Pancasila, terus pola-pola mengadu domba antarmasyarakat, antarkelompok, antaragama, dan gejala-gejala-gejala itu sekarang kan muncul," ucapnya.

Karena semua hal itu sangat mencemaskan dan berbahaya, maka KAMI meminta pemerintah utuk tegas dan jangan menolerir apalagi memberikan celah terhadap bangkitnya PKI Gaya Baru itu.

'Saya kira pemerintah harus tegas karena itu amanat konstitusi. Pemerintah itu menjalankan konstitusi. Kalau memang tidak mau dianggap memberikan tempat atau memberikan jalan, haluan untuk bangkitnya ajaran komunis dan PKI, komunis dalam bentuk gaya baru, maka harus ada tindakan tegas. Tidak bisa kita tolerir dalam bentuk apa pun," pungkasnya.(*)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita