Tito Klaim Pilkada Bisa Bangkitkan Ekonomi 2020

Tito Klaim Pilkada Bisa Bangkitkan Ekonomi 2020

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengklaim penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bisa membangkitkan kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Tito menjelaskan anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk menggelar Pilkada 2020 hampir Rp15 Triliun. Anggaran itu, kata dia, menjadi sarana meningkatkan program padat karya yang bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sebagian besar 60 persen anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara. Artinya, program padat karya terjadi, 20 persen itu untuk alat Pilkada. Kemudian 20 persennya untuk pelindung dari covid-19, untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti. Jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (25/9).

Lebih lanjut, Tito merinci data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan jumlah dana hibah dari Pemda kepada KPU sudah hampir 99 persen dicairkan. Sementara itu, anggaran untuk Bawaslu sudah mencapai hampir 98 persen dan aparat keamanan sebesar 61 persen dicairkan.

"Belum lagi ada anggaran yang berasal dari APBN sebesar kurang lebih Rp4,2 Triliun," kata Tito.

Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 merupakan momentum perang total melawan virus corona. Ia turut mengklaim tahapan pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) di 270 daerah yang digelar Kamis (24/9) kemarin telah mematuhi standar protokol kesehatan covid-19.

"Semua bergerak tidak hanya dengan menggunakan instrumen PKPU, tapi instrumen-instrumen hukum lainnya," kata dia.

Tito juga berharap semua pihak terus berkontribusi menyukseskan tahapan kampanye yang akan dimulai pada Sabtu (26/9) besok. Ia mengklaim Pilkada tak akan menjadi sarana penularan virus corona bila kampanye tak dilakukan secara berkerumun.

Ia lantas meminta bantuan bagi jajaran Polri, TNI hingga Bawaslu untuk mengawasi dan menindak para peserta yang melanggar aturan kampanye

"Kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi maka ini tidak akan menjadi media penyebaran Covid-19," kata Tito. (*)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita