GELORA.CO - Perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani Covid-19 di sembilan provinsi menyiratkan ada dua pejabat yang gagal.
Dua pejabat yang dimaksud adalah Ketua Satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo dan Menteri BUMN, Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal itu merupakan satu dari tiga hal penting dalam analisa yang disampaikan oleh pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.
Menurutnya, terdapat tiga hal penting terkait adanya titah dari Presiden Jokowi kepada Luhut untuk menangani Covid-19 di 9 Provinsi dalam dua pekan ini.
Pertama. kata Ubediah, titah tersebut menunjukkan bahwa langkah pemerintah selama ini menemui sejumlah kegagalan.
Bukti paling empirik kegagalan pemerintah adalah sudah 6 bulan menangani Covid-19 tetapi trennya justru semakin naik jumlah yang positif Covid-19.
Kedua, menunjukan adanya kekacauan manajemen penanganan. Karena secara tupoksi itu bukan tugasnya Luhut Binsar Panjaitan, tapi lebih pas menjadi tugas Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Muhajir Effendy.
“Sementara Luhut adalah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kalau Luhut BP menangani soal itu juga maka membenarkan asumsi bahwa Luhut Menteri segala urusan. Dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen modern," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).
Terakhir, kata Ubedilah, menunjukkan bahwa kepercayaan Presiden Jokowi kepada Doni Monardo dan Erick Thohir mulai berkurang seiring kegagalan penangan Covid-19 yang semakin terlihat.
"Jika situasi seperti ini terus terjadi, Indonesia akan mengalami situasi yang semakin berat. Karena memungkinkan terjadinya overlaping langkah dan kekacauan koordinasi," pungkas Ubedilah. (Rmol)