GELORA.CO - Begawan ekonomi Indonesia, Dr. Rizal Ramli mempertimbangkan maju pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024, jika gugatan uji materi atau judicial review (JR) Presidential Trasehold (PT) Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) diterima.
Hal itu disampaikan oleh sosok yang kerab disapa RR ini ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait, apakah dari tokoh-tokoh yang mengajukan JR ada yang akan maju jadi capres?
"Saya dari muda berjuang untuk demokrasi dan keadilan, supaya demokrasi bekerja buat rakyat. Seandainya kita berhasil jebol trasehold ini, barulah kita putuskan mau maju tahap berikutnya atau tidak," jawab RR, di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (4/9).
Dalam gugatan tersebut, RR menggandeng pakar hukum tata negara, Refly Harun untuk menjadi kuasa hukum gugatan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan alasannya menggugat PT 20 persen yang diatur di Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu untuk supaya dihapuskan menjadi 0 persen.
"Threshold, kalau calon presiden 20 persen, bupati kalau gak salah 20 persen juga. Nah itu partai-partai minta upeti yang besar. Itulah yang merusak Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, RR merasa sistem demokrasi yang dia perjuangkan sejak tahun 1978 telah beralih kepada bentuk lain yang disebut sebagai demokrasi kriminal.
"Demokrasi kriminal bekerja untuk cukong bekerja buat kelompok dan agen lainnya. Kita harus ubah dari demokrasi kriminal ke demokrasi yang amanah dan good goverment. Dan ini perjuangan yang penting dan strategis," demikian RR. (Rmol)