GELORA.CO - Keputusan Menteri Keungan Sri Mulyani menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 20 Triliun kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) tahun 2021 mendatang disorot oleh Partai Demokrat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Muhamad Rifai Darus meminta pemerintah jujur kepada rakyat dan tidak bermain drama untuk menghibur publik.
Ia mempertanyakan mengapa negara yang kemudian akhirnya menanggung mega skandal yang di perusahaan asuransi pelat merah itu.
"Jujurlah kepada rakyat, jangan selalu bersandiwara dan bermain drama untuk penghiburan kepada publik. Drama Jiwasraya akhirnya negara yang menanggung adalah sesuatu yang membuat publik bertanya ada apa sebenarnya?" demikian kata MRD - sapaan akrabnya- kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).
MRD mengaku tidak yakin dengan janji pemerintah dalam menanggung masalah gagal bayar yang menimpa nasabah PT Jiwasraya.
"Saya kok tidak yakin dengan janji itu lagi walaupun menjadi tanda tanya ada apa sebenarnya kok negara yang menanggung atas perampokan dana nasabah jiwasraya," demikian pendapat MRD.
BPUI sendiri telah ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk mengambil alih portofolio PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Salah satu taget yang menjadi tujuan penunjukan itu adalah untuk memenuhi kewajiban kepada 4 juta pemegang saham polisi yang terseret masalah gagal bayar.
(Rmol)