GELORA.CO - Pernyataan kontroversi Ketua DPP PDIP Puan Maharani masih jadi perbincangan publik, terutama bagi warga Sumatera Barat (Sumbar). Dengan melihat situasi seperti ini, Anggota DPD RI dari dapil Sumbar Alirman Sori mengimbau Puan Maharani untuk mengklarifikasi atau minta maaf.
“Tidak akan jatuh martabat Puan kalau minta maaf atau mengklarifikasi pernyataannya itu,” ujar Alirman Sori kepada JawaPos.com, Senin (7/9).
Sebelumnya Puan Maharani mengeluarkan pernyataan yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada saat pengumuman cakada PDIP gelombang V pada Rabu (2/9).
“Semoga Sumatera Barat menjadi provinisi yang memang mendukung negara Pancasila.” Begitu pernyataan Puan pada saat pengumuman kepala daerah gelombang V secara virtual, Rabu (2/9).
Dampak dari pernyataan itu, PDIP memilih tidak mengikuti Pilgub Sumbar. Pasalnya sang bakal paslon yang mereka usung, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat rekomendasi PDIP.
Pasca pernyataan itu, sejatinya politisi PDIP pun sudah mengklarifikasi pernyataan Puan. Mulai dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto maupun Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman.
Menurut Hasto, yang dimaksud Puan Maharani bagaimana Pancasila harus dibumikan di seluruh nusantara. Tidak hanya terkhusus di Sumbar saja.
“Yang dimaksudkan Mbak Puan mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan,” kata Hasto.
Pembumian Pancasila di Sumatera Barat harus menyentuh kepada seluruh kehidupan di masyarakat Minangkabau. “Jadi yang dimaksudkan pembumian Pancasila di Sumatera Barat itu lebih pada aspek kebudayaan, nasionalisme, dan menyentuh seluruh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.
Begitu juga dengan Alex, dia menyatakan bahwa rumusan Pancasila dari Soekarno digali dari keanekaragaman ajaran agama, budaya, dan adat istiadat di nusantara. Termasuk dari Ranah Minang.
“Bung Karno (Sukarno-red) bahkan mengunjungi langsung dan berdialog dengan berbagai tokoh dari tanah Minangkabau, saat perumusan nilai-nilai dasar negara Pancasila ini. Salah satu butir Pancasila yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau, terangkum dalam Sila ke-4 yang berbicara tentang musyawarah dan mufakat,” ungkap Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (3/9).
Lebih jauh Alirman mengatakan, jika Puan tidak mengklarifikasi pernyataannya secara langsung, maka itu akan menorehkan ini akan menorehkan luka yang mendalam bagi warga Sumbar. Secara politik bisa saja dampaknya membuat masyarakta Sumbar semakin jauh dari PDIP. “Kasihan kita kepada kader PDIP di Sumbar,” imbuh politikus asal Pesisir Selatan itu.
Terpisah, Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC Andriadi Achmad mengatakan, bila dilihat dari kultur masyarakat Sumbar, sebetulnya masyarakat Minang sudah memaafkan Puan Maharani. “Orang Minang itu pemaaf. Kini tinggal dari Puannya sendiri. Apakah mau meminta maaf atau mengklarifikasi pernyataan itu,” kata Andriadi Achmad.
Andriadi meyakini kenegarawanan Puan tidak akan luntur atau jatuh jika mengklarifikasi pernyataan itu. “Malahan Puan akan dijunjung masyarakat Sumbar kalau secara langsung menjelaskan pernyataannya itu,” tandas dia. []