GELORA.CO - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menggunakan talenta importir dari negara lain mendapat kritikan tajam dari relawan pendukung Presiden Joko Widodo.
Sekalipun kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu beralasan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk pembenahan.
Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan menilai bahwa wacana tersebut merupakan suatu kemunduran dan patut ditolak.
"Indonesia tidak boleh mengambil SDM yang didatangkan dari negara lain untuk membenahi BUMN. Karena selama ini SDM Indonesia cukup mumpuni dalam bersaing dengan SDM luar,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/9).
“Apabila Kementerian BUMN tetap melakukannya itu sama saja negara sudah pesimis dengan anak-anak bangsa Indonesia. Terlebih terlalu meremehkan," sambungAdi Kurniawan
Menurutnya, indikator aspek pembiayaan untuk program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang mencapai Rp 46,2 triliun sudah sangat cukup menciptakan SDM unggul, apalagi ditempatkan dalam perusahaan plat merah.
"Kalau orang sudah banyak yang unggul bisalah buat membenahi BUMN. Beasiswa itu untuk mendidik WNI di perguruan tinggi favorit, dalam dan luar negeri. Nah itu buat apa?" kata Adi.
Selain itu, sambung Ali, program beasiswa LPDP berfungsi untuk menciptakan SDM yang unggul dalam memperkuat instansi pemerintah di Indonesia. Di mana, hingga saat ini ribuan siswa sedang belajar.
"Yang di informasi melalui Kemenkeu 7.108 sudah menjadi alumni dan 3.266 orang dalam proses menunggu keberangkatan," jelas Adi.
Adi pun mengaku sangat menyayangkan sikap Kementerian BUMN yang seolah-olah meremehkan kualitas anak-anak bangsa Indonesia.
Dengan melontarkan wacana tersebut. kata Adi, sama saja Kementerian BUMN menganggap SDM Indonesia tidak mampu membenahi perusahaan perusahaan plat merah dilihat dari latar belakang pendidikan formal.
"Yang dibutuhkan bukan orang. Tapi perangkat teknologi dan ilmunya. Sangat merendahkan kemampuan SDM Indonesia. Sri Mulyani dan Erick Thohir harus bertanggung jawab," tegas Adi. (Rmol)