GELORA.CO - Ahli hukum tata negara sekaligus tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Refly Harun mengkritik pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang meminta Sumatera Barat (Sumbar) mendukung Pancasila.
Ia menilai Puan tidak seharusnya mempertentangkan Pancasila dengan masyarakat Sumbar yang dianggap religius. Refly berpendapat makin seseorang religius, maka semakin pancasilais.
"Dalam pernyataan Puan Maharani tersebut masih terkandung logika untuk mempertentangkan antara masyarakat religius dengan Pancasila," ungkapnya melalui akun Youtube Refly Harun, Jumat (4/9).
Refly mengatakan hubungan antara sikap religius dan pancasilais tertuang pada sila pertama Pancasila, yakni "Ketuhanan yang Maha Esa". Ia mengatakan hal ini berhubungan dengan sejarah pembentukan Pancasila.
Pembentukan dasar negara yang dirapatkan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945 itu, kata Refly, melibatkan sembilan tokoh yang datang dari kalangan nasionalis maupun religius.
Ia menyebut beberapa kalangan nasionalis tersebut adalah Sukarno, Mohammad Hatta, dan Mohammad Yamin. Sedangkan kalangan religius misalnya diisi Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, dan KH Abdul Wahid Hasjim.
Dari situ, sila pertama Pancasila bahkan sempat disepakati menjadi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Namun sila ini diubah karena permintaan dari masyarakat Indonesia timur.
"Jadi seharusnya sudah selesai tahun 1945. Kita tidak perlu mempertentangkan agama dengan Pancasila. Atau orang yang menjalankan agamanya, dan orang yang menjalankan Pancasila," ujarnya.
Refly menilai Pancasila dan agama menjadi satu-kesatuan yang tak bisa dipisah, sehingga jika seseorang menjalankan Pancasila, maka akan menjalankan agamanya dengan baik. Begitu pula sebaliknya.
Di samping itu, menurutnya setiap golongan masyarakat dan daerah memiliki budaya, sejarah dan kondisi yang berbeda. Sehingga pemerintah tidak bisa memaksakan pendekatan aspirasi politik atau budaya yang sama di semua daerah.
"Misalnya di Aceh dipaksa menerima ajaran toleransi ala Jakarta. Ya, mungkin enggak kena. Bali ingin dinaturalisasi agar penganut agama lain dilakukan setara, mungkin juga enggak kena," lanjutnya.
Sebelumnya Puan menyatakan harapannya agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila ketika mengumumkan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada Serentak 2020.
"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (2/9).
Pernyataan ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari partai politik lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. []