GELORA.CO - Setelah dideklarasikan pada (18/8) lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kini tengah menyiapkan kepengurusan. Salah satunya, pembentukan komite yang akan membawahi berbagai bidang, dari hukum, politik, hingga budaya.
Salah satu deklarator KAMI, Refly Harun, bakal memimpin komite hukum dan HAM.
"Saya sendiri ditunjuk sebagai Ketua Komite Hukum dan HAM lalu kemudian ditawarkan siapa yang mau masuk Hukum dan HAM gitu. Selain itu saya cari orang di luar deklarator," kata Refly kepada kumparan, Rabu (2/9).
"Ini kan bukan organisasi eksklusif. Tapi yang mengikatnya adalah kesamaan ide dan gagasan tapi belum final. Kalau kita bicara final ada di luar deklarator tentu ada SK-nya," lanjutnya.
Refly saat ini masih mencari kandidat yang akan menjadi anggota Komite Hukum dan HAM KAMI. Salah satunya yang diusulkan yaitu Ahmad Redi. Diketahui, Ahmad Redi juga merupakan pakar hukum tata negara sama sepertinya.
"Yang saya baru komunikasi dan sudah oke itu Ada ahmad Redi, dia kan di luar deklarator. Kemudian ada Iwan Setiawan dia kan di luar deklarator juga. Cuma baru saya approach sebagai pribadi. Belum diresmikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Refly juga menanggapi kabar yang menyebut Ahmad Dhani bakal masuk dalam kepengurusan KAMI. Ia belum bisa memastikan hal tersebut.
Sebab, berbagai nama yang masuk komite KAMI masih dibahas para deklarator.
"Ya bisa iya, bisa tidak juga (Ahmad Dhani). Artinya pembicaraan lain ada muncul di grup kami dan menyebarkannya ke yang lain, mungkin. Tapi saya enggak tahu siapa yang menyebarkannya. Yang pasti ini belum resmi " ujarnya.
"Nama-nama beredar kan kita enggak bisa pertanggungjawabkan ininya dari mana. Kalau dia bagian deklarator tentu saja dia ikut. Nah karena itu saya enggak tahu apakah Ahmad Dhani bagian deklarator apa enggak. Karena saya sendiri gak hafal. Kan 150 orang," tambahnya.
Sejauh ini, meski pembentukan kepengurusan belum final, Refly menyebut komitenya sudah mulai bekerja. Salah satunya dengan mendorong presidential threshold 0 persen di Pilpres 2024.
"Yang pasti PT 0 persen itu sudah menjadi agenda kami. Jadi agenda kami resmi ada 2 yaitu deklarasi dan 8 tuntutan sama PT 0 persen. Yang lain baru pendapat pribadi saja," pungkasnya. []