GELORA.CO - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melontarkan kritik tajam ke BUMN yang tengah diawasinya. Kritik itu bahkan disampaikan terbuka melalui akun YouTube.
Kritik pedas Ahok mulai dari menuding para Direksi Pertamina melobi menteri, hobi mencari utang, hingga membuat ketetapan gaji pokok yang besar.
Tak hanya kritik internal Pertamina, Ahok pun meminta Kementerian BUMN dibubarkan, sebuah lembaga yang mengangkat dirinya sebagai Komut Pertamina.
Pengamat hukum yang juga mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga Tbk (Persero), Refly Harun, mengatakan keberanian Ahok mengkritik internal Pertamina karena dia punya cantolan atau senderan langsung ke Presiden Jokowi.
Menurut dia, Ahok bukan komisaris sekelas level pejabat kementerian seperti eselon I atau wakil menteri, tapi kedekatannya dengan Presiden Jokowi yang membuatnya berani bicara blak-blakan.
"Kalau komisarisnya cantolannya hanya pejabat di bawah menteri atau menteri, itu enggak kuat. Makanya orang seperti Ahok, dia berani petantang-petenteng, ribut, protes karena cantolannya presiden langsung," kata Refly dalam videonya di YouTube berjudul 'Ahok Telanjangi Pertamina' yang dikutip kumparan, Rabu (16/9).
Tingkat percaya diri Ahok yang tinggi itu juga terlihat dalam komentarnya yang meminta Kementerian BUMN dibubarkan sebelum Presiden Jokowi lengser. Pernyataan Ahok dalam video berdurasi enam menit itu, kata Refly, menunjukkan Ahok secara head to head melawan Erick Thohir yang juga dekat dengan Jokowi.
"Ahok pun masih percaya diri meski cantolannya Erick Thohir sama-sama ke presiden. Tapi Ahok kan punya sejarah panjang dengan Jokowi. Lumayan kerja sama dari 2012 (saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta), paling tidak ada chemistry di sana. Terbukti ketika Ahok keluar dari masa penahanan Lembaga Pemasyarakatan, langsung diangkat jadi komut," kata Refly.
Refly Harun juga menyinggung Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga yang biasanya kerap menimpali omongan orang lain, tidak banyak berkomentar soal kritik Ahok kepada Kementerian BUMN.
"Arya sinulingga pun yang boros omongan, enggak berani langsung. Dia akan mengukur, kalau ada kekuatan, siapa yang tersingkir. Itulah yang kita lihat BUMN dalam kacamata power struggle," ujar Refly.
Terkait sindiran Ahok kepada Direktur Pertamina yang tidak menganggap Ahok sebagai komisarisnya, terutama dalam hal pergantian direksi, Refly menilai ada benarnya.
Sebagai mantan Komut Jasa Marga dan Komut Pelindo I, dia mengungkapkan sering kali komisaris di BUMN hanya menjadi pajangan saja, banyak yang tidak dianggap sehingga komunikasi direksi langsung ke Menteri BUMN.
Padahal, Komisaris BUMN merupakan perpanjangan tangan dari pemegang saham mayoritas, yaitu pemerintah dan pemegang saham publik. Tapi, dalam keseharian, para direksi kerap potong kompas langsung berkomunikasi ke menteri.
"Jadi Ahok baru paham bagaimana tidak profesionalnya BUMN kita, terutama kalau sudah menyangkut pergantian direksi. Biasanya komisaris bisa dilampaui, para direksi langsung lobi ke kementerian. Padahal ada aturan dalam BUMN kita, nominasi (calon direktur) setidaknya melibatkan dewan komisaris," ujarnya. (*)