Pernyataan soal Sumbar Memantik Kontroversi, Puan Harus Memadamkan Sebelum Apinya Membara

Pernyataan soal Sumbar Memantik Kontroversi, Puan Harus Memadamkan Sebelum Apinya Membara

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO -  Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani “Semoga Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila" memantik kontroversi. Menggelinding seperti bola api. Supaya tidak semakin membara, ada saran Puan kembali bicara menjelaskan maksud ucapannya itu. Supaya api segera padam.

Pernyataan Puan itu meluncur saat mengumumkan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar yang diusung PDIP di Pilkada 2020, Mulyadi dan Ali Mukhni, Rabu (2/9). Usai menyebutkan dua nama itu, Puan menyelipkan harapannya. "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," ucapnya, sambil memekikkan kata “Merdeka!” dan mengepalkan tangan kanan ke atas. 

Atas omongan ini, Puan langsung jadi sasaran kritik. Beberapa saat setelah Puan bicara itu, ada mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Juru Bicara PKS Handi Risza, dan Anggota DPD asal Sumbar Alirman Sori, yang “menghajar”. Bahkan, Handi meminta Puan menarik ucapannya dan meminta maaf.

Kemarin, kritik ke Puan tambah banyak. Juga pedas-pedas. Di antaranya disuarakan Waketum Gerindra Fadli Zon, politisi Gerindra asal Sumbar Andre Rosiade, politisi Demokrat Zara Zettira, dan anggota DPD asal Sumbar Emma Yohanna.

Fadli, melalui akun Twitter @fadlizon, mempertanyakan pemahaman sejarah Puan. Fadli mengingatkan, ada orang Sumbar dalam perumusan Pancasila. "Ada 3 orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila dan UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin dan H Agus Salim. Bahkan, Bung Hatta adalah sala h seorang proklamator," kata pria yang juga Ketum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) ini.

Andre Rosiade menegaskan, orang Minang menganggap Pancasila sudah final. Karena itu, pernyataan Puan dalam konteks Pilkada Sumbar sangat tidak tepat. Andre pun menegaskan bahwa calon yang Gerindra usung, Nasrul Abit-Indra Catri, lebih Pancasilais dibanding calon PDIP, Mulyadi-Ali Mukhni.

"Kalau bicara calon yang diusung, saya tidak sepakat dengan Mbak Puan bahwa Mulyadi dan Ali Mukhni bisa bikin Sumbar lebih Pancasilais. Jagoan Gerindra lebih Pancasilais. Mau diukur dari ujung rambut sampai ujung kaki aja, bisa diadu lebih Pancasilais yang mana," cetus putra Minang itu.

Zara Zettira memastikan, orang Minang sudah Pancasilais. Dia pun menyinggung Puan, mengingat PDIP yang mengusulkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). "Sejak dulu kala, Sumbar sudah Pancasila. Puan ke mana saja? Pancasila ya, bukan eka sila, tri sila, dan istilah baru lainnya," sindirnya melalui akun @zarazettirazr.

Sedangkan Emma Yohanna mengaku tidak nyaman dengan pernyataan Puan. Menurunya, yang diucapkan anaknya Megawati itu meragukan jiwa Pancasila warga Sumbar. Padahal, salah satu orang Minang, berjibaku bersama Bung Karno memerdekakan Indonesia.

Emma menegaskan, di Sumbar, Pancasila sudah tidak lagi menjadi komoditas politik. Mengingat, keseharian masyarakat di sana dihuni mayoritas etnis dan sudah menerapkan pola hidup yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

"Kami di Sumbar, tidak ada yang merasa lebih Pancasilais. Kenapa? Ya, karena Pancasila itu sudah ibarat pakaian harian kami. Bahkan, sebelum Pancasila ini dirumuskan oleh Bung Karno, etnis Minang sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” imbuh Emma.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, yang dilakukan Puan justru merugikan citra sendiri. Jika tidak segera disikapi, polemik ini akan semakin membesar. "Apinya bisa semakin gede. Kalau sudah gede, pemadam kebakarannya siapa?" ucapnya, ketika dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Selain Puan, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni juga dirugikan. Orang Minang bisa resisten dan tidak respek dengan calon yang diusung PDIP. Sebab, bagi orang Minang, pernyataan Puan seperti ejekan.

Politisi PDIP Zuhairi Misrawi mencoba mendinginkan. Kata dia, maksud Puan yang mengatakan 'Semoga Sumbar jadi Pendukung Negara Pancasila', lebih pada perspektif kekinian. Dia menuding, Sumbar berubah total semenjak 10 tahun dipimpin PKS.

"Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi. Padahal, Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat," ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga sudah bicara. Dia menyebut, masyarakat Sumbar terbuka. "Menurut saya, tidak hanya berpandangan terbuka. Masyarakat Sumbar itu dikenal religius, kritis, rajin menuntut ilmu, dan tradisi kebudayaan yang luar biasa," ucapnya. 

Namun, sampai kemarin Puan masih diam. Kapan mau bicara Mbak? []
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita