GELORA.CO - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang tetap dilanjutkan penyelenggaraannya pada akhir tahun ini bisa berdampak kepada kesadaran masyarakat terhadap pandemik Covid-19.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menjelaskan, kebijakan melanjutkan Pilkada di tengah pandemi tidak tepat. Karena pemerintah tengah keteteran menangani Covid-19 yang hingga Sabtu (12/9) total kasus positifnya telah mencapai 214.746.
"Nah, pemerintah-pemerintah di seluruh dunia memang gagap di awal. Tapi lalu dia bisa melakukan terobosan-terobosan. Kalau kita, gagap terus sampai hari ini," ujar Agus dalam diskusi virtual Smart FM dan Populi Center bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9).
Bahkan, Agus menilai pelaksanaan Pilkada di 270 daerah pemilihan bakal membuat buyar konsentrasi masyarakat yang seharusnya bisa menghindari ancaman penularan Covid-19. Bukan justru mengikuti pesta demokrasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan akhirnya menjadi klaster baru penyebaran corona.
"Contoh yang paling saya kecewa adalah soal diteruskannya Pilkada. Itu orang konsentrasinya terpecah di daerah. Pasti terpecah," tekannya.
Imbasnya, lanjut Agus, masyarakat tidak akan percaya dengan pandemik global yang berasal dari Wuhan, China tersebut. Dan pada akhirnya bisa menganggap enteng protokol kesehatan Covid-19 yang seharusnya ditaati.
Atau mungkin, menurutnya, seperti apa yang terjadi di Kota Bogor. Di mana berdasarkan hasil survei Labfor Covid-19 Pemkot Bogor bekerjasama dengan NGO asal Sigapura menggambarkan, 50 persen responden memiliki persepsi bahwa Covid-19 adalah konspirasi.
Kan, kemudian banyak hal yang membuat orang tambah tidak percaya dan cuek saja," demikian Agus Pambagio. (Rmol)