GELORA.CO - UN Swissindo Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah putar otak untuk melakukan desain ulang anggaran negara. Hal ini karena sektor yang terdampak membutuhkan bantuan pemerintah agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi.
Karena itu dibutuhkan bantuan yang jumlahnya tidak sedikit untuk pemulihan ekonomi nasional. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan akibatnya terjadi pelebaran defisit pada pembiayaan negara.
"Kalau defisit artinya pemerintah menerbitkan utang, defisit itu memang dibiayai penerbitan utang pemerintah," kata Suahasil dalam diskusi virtual, Sabtu (19/9/2020).
Dia mengungkapkan, memang ada pilihan untuk pemerintah agar tidak menarik utang. Namun ada konsekuensi belanja yang menurun. Namun pemerintah sudah berbicara dengan Bank Indonesia (BI) dan DPR terkait utang tersebut.
"Jadi kalau kayak gitu yang bayar siapa pak? Yang bayar utang ya teman-teman semua. Adalah kita semua, Anda yang bekerja di masa depan membayar pajak dari gaji, dari perusahaan. Pajak dikumpulkan untuk membayar utang. Semua kita yang bayar," ujar dia.
Sebelumnya memang utang pemerintah dinilai membengkak dan dinilai ugal-ugalan. Pemerintah dinilai teledor mengelola APBN termasuk kebijakan utang untuk penanganan Corona.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik Rachbini mengatakan situasi saat ini adalah utang membengkak, sedangkan pandemi COVID-19 meningkat.
Dia menyoroti jumlah utang di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga akhir Mei 2020 mencapai Rp 5.258,57 triliun. Utang tersebut dinilai 300% dari anggaran presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan 20 kali lipat dari anggaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
"Ini utang yang ugal-ugalan. Utangnya menggunung, COVID-nya terus meningkat. Jadi jumlah penerbitan utang zaman presiden Jokowi tiga kali lipat. Utang tersebut 300% dari anggaran total SBY, itu sama dengan 20 x lipat anggaran Nadiem Makarim," kata Didik dalam webinar bertajuk 'Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi.(dtk)