GELORA.CO - Seiring peningkatan kasus virus corona baru (Covid-19) di tanah air, diperlukan pendekatan sistem pemerintahan dan roadmap yang terukur.
Kerangka kerja jelas seusai tugas pokok dan fungsi penyelenggara negara agar berhasil menangani pandemi Covid-19.
Begitu kata Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk "Laju Pandemi Tak Terkendali, Langkah Apa Yang Harus Diperbaiki?" Kamis (17/9).
"Supaya kita berhasil, negara yang harus merespons. Jangan panitia, yang ribut kan panitia," kata Pandu Riono.
Dia lantas menjelaskan negara dalam hal ini Presiden dan Menteri terkait serta panitia yang dimaksud adalah lembaga adhock yang dibentuk pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Alhasil, kurang optimal dan kehadiran negara kurang dirasakan dan berjalan sistemik sesuai tupoksi.
"Kemaren Menteri Ekonomi (Menko Perekonomian) itu marah besar sama Gubernur (DKI Jakarta) ya kan," kata Pandu Riono.
Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah akan memprioritaskan kesehatan masyarakat seiring meningkatnya korban terpapar Covid-19 dalam beberapa pekan terkahir.
"Tapi antara himbauan dan kenyataan tidak terjadi. Antara harapan dan kenyataan tidak terjadi. Kenapa bisa gitu? Politik lagi," tukasnya.
Jadi masalah pandemi ini memang menjadi berantakan karena politik. Politik yang tidak tegas, politik yang tidak berpihak kepada publik," demikian Pandu Riono.
Selain Pandu Riono, narusmber lain dalam sarasehan kebangsaan ke-32 DN-PIM yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Pakar Molecular Epidemiologi Tifauzia Tsyassuma, dan Dokter sekaligus Bendahara Umum DN-PIM Ulla Nuchrawaty. (Rmol)