GELORA.CO - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat kemungkinan batal digelar di Gedung Balai Sartika Bikasoga, Kota Bandung pada Senin (7/9/2020). Pengelola Bikasoga tidak bisa memfasilitasi acara deklarasi tersebut, karena alasan pandemi COVID-19.
Sebelumnya, beredar surat dari pengelola Bikasoga yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana Deklarasi KAMI Jabar Harry Mulyana. Dalam surat bertanggal 1 September 2020 itu, Direktur Bikasoga Gusti Raizal Eka Putra menulis belum bisa memfasilitasi deklarasi KAMI Jabar.
Raizal mengatakan pembatalan memfasilitasi deklarasi ini telah dirundingkan bersama jajaran Direksi PT Bikasoga. Pihaknya meminta maaf atas pembatalan tersebut.
"Mengingat bahwa saat ini selama masa pandemi COVID-19, kami hanya fokus terhadap penyelenggaraan kegiatan pernikahan saja yang dilaksanakan di Gedung Balai Sartika," tulis Raizal.
Selain itu, di dalam suratnya Raizal mengatakan, pengelola gedung akan mengembalikan uang muka dalam waktu 1x24 jam sejak surat tersebut diterbitkan.
Saat dikonfirmasi, Humas Deklarasi KAMI Jabar Rita Rusman membetulkan ihwal penolakan tersebut. "Betul, saya akan informasikan nanti selanjutnya," ujar Rita saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (3/9/2020).
Sementara itu, Ketua Pelaksana Deklarasi KAMI Jabar Harry Mulyana mengatakan kegiatan deklarasi akan tetap dilaksanakan pada Senin mendatang. Saat ini, pihaknya masih mencari lokasi yang tepat untuk acara yang dikabarkan akan dihadiri oleh 70 ormas dan komunitas, serta perwakilan KAMI di kabupaten/kota di Jabar.
"Acaranya tetap akan berlangsung, kita lagi cari tempat. Nanti acaranya dari jam 8-12, tetap jalan," ujar Harry saat dihubungi wartawan.
Rencanaya, pada deklarasi KAMI Jabar akan dihadiri oleh sejumlah figur seperti Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin. "Kita upayakan, kita sedang konfirmasi (mengundang dua tokoh tersebut," katanya.
Selain pembacaan Artikel Jati Diri dan Maklumat KAMI, dalam acara tersebut juga akan dibacakan Maklumat Jabar yang salah satu poinnya adalah menolak keras pemanfaatan sumber daya alam Jabar kepada asing, dan mengembalikan potensi Jabar untuk kepentingan rakyat.(dtk)