GELORA.CO - Ormas KAMI yang sedang gencar-gencarnya melakukan deklarasi di sana-sini mencari dukungan masyarakat, digadang-gadang dalam persiapan yang sedang dibangun oleh KAMI sebagai bagian dari strategi menuju 2024.
“Sosok Gatot Nurmantyo (GN) jadi simbol utama perlawanan, menuju pertarungan politik nasional 2024 nanti. Capres dan cawapres semakin kencang kombinasi sipil-militer atau militer-sipil,” ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9).
Menurut Samuel F. Silaen, jelas sekali terlihat bahwa sosok yang dijagokan KAMI itu bernama jenderal purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo yang biasa disapa dengan inisial GN. Dan ini bukan kebetulan, semua persiapan itu sudah dirancang matang oleh tim yang bekerja di balik layar.
“Pendirian ormas KAMI sebagai wadah sosialisasi GN kepada seluruh lapisan masyarakat,” beber Silaen.
Tim yang sudah siap berperang menghadapi tarung bebas di 2024. GN menyadari betul bahwa dia tidak punya partai politik (parpol), tapi dia juga yakin bisa sewa/rental partai politik sebagai perahu menuju pertarungan pilpres 2024.
“Atau mungkin juga sedang membuat partai politik sebagai sekoci serep,” ungkap Silaen.
Lanjut Silaen, kalau bicara finansial GN sungguh sudah siap, karena itu sudah pernah diucapkan oleh Mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein yang menyatakan, Gatot memiliki kekuatan finansial untuk menjadi Capres. Bahkan dikatakan lebih kaya dari Prabowo Subianto (PS) waktu disampaikan April 2018 lalu.
“Namun persoalannya sekarang ini tak melulu soal uang tok, tapi GN belum punya perahu, sementara PS sudah punya Gerindra. Gencarnya promosi yang dilakukan oleh GN bersama ormas KAMI merupakan cara untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat luas,” ujar pengamat sosial politik itu.
GN sadar betul kalau bukan sekarang kapan lagi, itu sudah dikalkulasi secara detail, perjuangan dalam mengkapitalisasi dukungan rakyat seiring waktu akan makin membesar. Kecuali, kata Silaen GN melakukan blunder politik yang dahsyat. Penolakan kehadiran KAMI merupakan bagian dari agenda setting politik teraniaya atau “playing victim”.
“Capres yang paling siap selain PS adalah GN yang siap maju bertarung di 2024. Pro kontra KAMI ini akan semakin menyuburkan dukungan buat kerja-kerja politik menuju pesta akbar 2024. Hitungannya, akan semakin besar pula peluang GN mendapatkan rental perahu,” imbuh Silaen.
Silaen melihat, jualan KAMI ini kental dengan jubah agama, karena yang masih laku keras ditengah masyarakat yang hipokrit.
“Yang namanya jualan, pasti yang laku dijual, nah kebetulan yang paling laris dan laku dijual itu ya politik dengan bungkus agama. Yang tak disadari atau mungkin saja disadari, efek dari jualan tersebut, tapi kan bagaimana bisa menang meski dengan menghalalkan segala cara, tentu saja dilakukan oleh masing-masing timses,” beber Silaen.
Yang perlu diatur oleh pemerintah dan legislatif adalah efek domino sosial dimasyarakat. Karena tentu saja kemenangan yang didapat tersebut, tak sebanding dengan kerusakan sosial dan tatanan bermasyarakat yang timbul akibat cara-cara yang tidak elegan dan beradab.
“Inilah yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap rakyat Indonesia dari keretakan sosial yang dapat menimbulkan kerawanan sosial akut. Rakyat harus di didik dan dicerdaskan terus menerus oleh elite politik, tokoh masyarakat, pengamat dan akademisi untuk menerima kemajemukan dan perbedaan yang ada, baik suku, agama, adat istiadat yang ada di bangsa ini,” jelas Silaen.
Menurutnya, kontestasi siklus politik 5 (lima) tahunan harus dimaknai sebagai pestanya rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin. Rakyat harus diajak bergembira bersama. Jangan sampai ada kelompok tertentu yang merasa paling berjasa didalam perjalanan bangsa ini. Masing-masing pelaku sejarah yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan nyata sumbangsih dan baktinya buat kemerdekaan Republik Indonesia.
Saran Silaen, elite, penguasa, tokoh masyarakat, pengamat dan akademisi saling menjaga diksi politik yang diumbar ke publik.
“Jangan terlalu berlebihan banget. Sebab sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Membangun diksi penegasian kelompok tertentu akan mempersulit bangsa ini menuju kemajuan yang adil dan beradab,” pungkasnya. (*)