GELORA.CO - Gatot Nurmantyo mengaitkan pencopotannya sebagai Panglima TNI dengan arahannya untuk nonton bareng film 'G30S/PKI'. Saat itu, pencopotan Gatot dari pucuk pimpinan TNI didahului sejumlah peristiwa yang menghangatkan situasi nasional.
Pencopotan Gatot sebagai Panglima TNI dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Desember 2017. Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ia digantikan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Panglima TNI.
Pencopotan Gatot didahului sejumlah peristiwa politik yang jadi perhatian nasional. Gatot terlibat di dalam sejumlah peristiwa politik itu.
Dimulai dari aksi demo 4 November (411) dan 2 Desember alias 212. Aksi-aksi ini menuntut pemerintah bertindak terkait kasus penistaan agama Basuki T Purnama (Ahok).
Gatot sempat menemui massa 411 ketika Presiden Jokowi tidak hadir. Gatot mengenakan kopiah putih saat itu. Kala itu muncul tafsiran Gatot dekat dengan massa ormas Islam. Kemudian Gatot juga ada pada Aksi 212. Hanya, saat itu Presiden Jokowi juga hadir di tengah-tengah massa aksi. Presiden Jokowi dan jajarannya juga ikut salat Jumat bersama massa di Monas.
Dalam catatan detikcom, Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi menyatakan diri tersinggung bila umat Islam dituding akan melakukan makar. "Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja," ucap Gatot, 4 Mei 2017.
Selang dua pekan kemudian, Jenderal purnawirawan tersebut kembali membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, dia membacakan puisi 'Tapi Bukan Kami Punya'. Puisi karya konsultan politik Denny JA itu berisi kritik terhadap pemerintah.
"Kalau Panglima bermaksud dengan puisi ini untuk kritik pemerintahan Jokowi, salah alamat, deh. Jangan-jangan ibarat menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri," ujar anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDI Perjuangan, 23 Mei 2017.
Kemudian, Gatot Nurmantyo kembali dituding berpolitik setelah mengeluarkan pernyataan soal adanya pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansi TNI. Pernyataan Gatot banyak menuai kritik. Namun ia menolak tudingan dirinya tengah berpolitik.
Kemudian Gatot juga memerintahkan jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film G30S/PKI pada 2017. Rencana TNI menggelar acara nonton bareng film G30S/PKI atas perintah Gatot saat itu memang menjadi polemik. Ada yang menilai film itu tak pantas ditonton lagi. Namun ada juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah kelam bangsa ini.
"Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah," kata Gatot saat itu.
Menurut Gatot, bahkan Presiden Sukarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. "Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali," ucapnya.
Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut. Saat ditanya mengenai materi film itu masih menjadi polemik, Gatot mengatakan menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah.
"Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu," jelasnya.
Tak berhenti di situ, saat DPR sedang melakukan proses uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI baru, Gatot melakukan perombakan di TNI.
Ada 84 perwira yang dimutasi Gatot, jelang pencopotannya sebagai Panglima TNI. Beberapa pihak menilai Gatot tengah menaruh 'orang-orangnya' di posisi strategis di tubuh TNI. Rotasi 85 perwira TNI yang dilakukan Gatot tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017.
Mutasi jabatan 84 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu yang dimutasi adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD.
Edy mengajukan pensiun dini untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara 2018. Jabatan Edy saat itu diisi Mayjen TNI Sudirman, yang semula menjabat ASops KSAD.
Keputusan Gatot itu mendapat peringatan dari Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin. Komisi I bermitra dengan TNI, dan kala itu sedang menggelar uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI.
"Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta," ujar TB Hasanuddin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR.
Keputusan Gatot itu kemudian dianulir oleh Marsekal Hadi Tjahjanto begitu ia dilantik sebagai Panglima TNI. Marsekal Hadi membatalkan sebagian keputusan Gatot soal pemberhentian dan pengangkatan 84 perwira tinggi (pati) TNI.
Pembatalan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan dan ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Selasa, 19 Desember 2017.
Dalam surat keputusan itu disebutkan perubahan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jenderal Gatot Nurmantyo pada 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI atas nama 84 perwira tinggi TNI, termasuk Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.
Dalam keputusan tersebut, ada 16 nama yang mengalami perubahan. Nama-nama tersebut sebelumnya tertulis sebagai berikut:
1. Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini),
2. Mayjen TNI Sudirman dari Asops Kasad menjadi Pangkostrad
3. Mayjen TNI AM Putranto, dari Pangdam II/Swj menjadi Asops Kasad.
4. Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam II/Swj
5. Brigjen TNI Heri Wiranto, dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad
6. Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI
7. Kolonel Inf Agus Setiawan dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad
8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, dari Dankodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad
9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dari Dankormar menjadi Dankodiklat TNI
10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin dari Kas Kormar menjadi Dankormar
11. Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dari Danpasmar II Kormar menjadi Kas Komar
12. Kolonel Mar Edi Juardi dari Asops Kormar menjadi Danpasmar II Kormar
13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak dari Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI
14. Brigjen TNI Herawan Adji dari Dir F Bais TNI menjadi Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI
15. Kolonel Kav Steverly Christmas P dari Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI menjadi Dir F Bais TNI
16. Kolonel Inf Syafruddin dari Paban IV/Ops Sops TNI menjadi Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI
Dengan adanya keputusan ini, keenam belas perwira tinggi tersebut tidak ada alias dihilangkan dari mutasi 84 perwira tinggi dalam surat keputusan Panglima TNI sebelumnya.
Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan keputusannya membatalkan rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati) didasari evaluasi yang berkesinambungan. Ia menyebut, keputusannya menganulir mutasi 16 pati yang dilakukan Gatot bukan karena suka atau tidak suka.
"Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like and dislike," tegas Hadi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (20/12/2017).
Hadi menjelaskan pembatalan mutasi itu karena para Pati masih diperlukan di jabatannya semula. Ini berdasarkan perhitungan tantangan yang akan dihadapi organisasi.
"Untuk mengemban amanah sebagai Panglima TNI, saya telah melaksanakan evaluasi berkesinambungan terhadap sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas kedepan," jelas Hadi.
Penilaian dirotasi atau tidaknya prajurit TNI, lanjut Hadi, juga didasarkan pada penilaian tentang profesionalitas kerja dan perilaku prajurit.
"Dasar penilaian SDM adalah profesionalitas dan manned system. Terkait dengan pembinaan karier prajurit TNI itu sudah baku, semua berdasarkan profesionalitas dan manned system yang selalu kita lakukan," terang Hadi.
Gatot pun sempat buka suara soal anulir mutasi 16 perwira tinggi yang dilakukan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Mantan Panglima TNI itu menanggapi dengan santai.
"Saya sampaikan bahwa, Skep (surat keputusan Panglima) yang saya keluarkan itu adalah hasil sidang bersama-sama," ungkap Gatot, Sabtu (23/12/2017).
Gatot menyebut, keputusannya memutasi 84 Pati sudah atas persetujuan tiga kepala staf angkatan. Ditandatangani juga oleh kepala staf angkatan. Dan saya katakan sengaja saya tidak melantik karena memberikan kesempatan untuk panglima yang baru, pak Hadi untuk mengevaluasi," tuturnya.
Ketika itu, Gatot tak mempermasalahkan pilihan Marsekal Hadi yang menganulir mutasi 16 Pati hasil keputusannya. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI saat ini.
"Namanya evaluasi bagaimana yang terbaik bagi beliau. Kan beda pandangan. Sekarang kan saya bukan Panglima TNI. Hak prerogatif beliau dong," ucapnya.
Tak lama setelah pensiun, nama Gatot kemudian disebut-sebut siap bertarung di Pilpres 2019. Bahkan ada sejumlah kelompok relawan dirinya di ajang pilpres lalu. Hanya saja, Gatot belum berhasil maju di Pilpres 2019.
Sejak saat itu, Gatot kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan belum lama ini, Gatot menjadi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang disebut-sebut sebagai kelompok oposisi baru. Deklarasi KAMI sendiri menuai banyak kritik lantaran dilakukan saat pandemi virus Corona (COVID-19).
Terbaru, Gatot berbicara soal perintah menonton film 'G30S/PKI' beberapa waktu silam. Perintah ini dikaitkan Gatot dengan cerita pergantiannya dari jabatan Panglima TNI.
"Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point.
"Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti," sebut Gatot.
Pernyataan Gatot ini telah dibantah pihak pemerintah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menepis pernyataan Gatot Nurmantyo yang mengaitkan pergantian dirinya sebagai Panglima TNI dengan perintah menonton film G30S/PKI. Donny menilai pernyataan Gatot itu terlalu dibuat-buat.
"Tidak ada hubungan sama sekali, itu hubungan dibuat-buat halusinatif dan menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu, kita sekarang membutuhkan kebersamaan, membutuhkan solidaritas untuk sama-sama menyelesaikan krisis kesehatan dan perekonomian yang kita hadapi," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).(dtk)