GELORA.CO - Mantan Danpuspom TNI Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal mengkritik langkah yang akan diambil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa terkait kasus penyerangan markas Polsek Ciracas.
Seperti diketahui, KSAD Jenderal Andika Perkasa sebelumnya mengatakan akan bertindak tegas terhadap oknum prajurit TNI yang menjadi pelaku penyerangan Polsek Ciracas pada Sabtu (29/8/2020) dini hari.
Selain dituntut pidana dan ganti rugi materil, prajurit TNI yang terlibat penyerangan dan perusakan Polsek Ciracas disebut KSAD akan dipecat.
Menanggapi hal tersebut, Syamsu Djalal mengapresiasi langkah tegas yang diambil KSAD Andika Perkasa kepada para prajuritnya.
Namun demikian, kata dia, Jenderal Andika Perkasa perlu mengingat bahwa tidak ada prajurit yang 100 persen bersalah.
Ia mengatakan, komandan dari para prajurit tersebut seharusnya juga ikut bersalah dalam kasus ini.
Sebab, apa yang dilakukan para prajuritnya itu adalah hasil dari kepemimpinan komandannya.
"Tadi bagus KSAD tegas, tapi lihat dong, enggak ada anak buah yang salah 100 persen itu enggak ada," kata Syamsu dalam acara Indonesia Lawyers Club yang diakses lewat Youtube pada Sabtu (5/9/2020).
"Yang salah komandan, pimpinannya. Bagaimana kepemimpinannya."
Ia menyebutkan bahwa tragedi Ciracas ini perlu pembinaan, dan merupakan tanggung jawab komandan.
"Dan enggak ada komandan yang menyalahkan anak buah, itu dosa," ujarnya.
Lebih lanjut, Syamsu menambahkan, tragedi penyerangan Polsek Ciracas ini bukan permasalahan sepele. Karena itu, harus diselesaikan dengan tuntas.
"Benar (memecat prajurit) itu haknya KSAD kok. Tapi ingat! Enggak ada prajurit yang salah 100 persen, komandannya juga," katanya.
"Kalau kita, dua di atasnya itu harus diperiksa juga."
Ia juga menyebut kalau TNI itu dari rakyat, untuk rakyat, dan berada di lingkungan rakyat, sehingga tidak bisa dipisahkan.
Syamsu pun menyarankan agar KSAD mempertimbangkan lagi keputusannya untuk memecat para prajurit tersebut.
Sebelumnya, TNI AD menyatakan tidak akan memberi maaf terhadap prajurit TNI AD yang menjadi pelaku penyerangan Polsek Ciracas.
Hukuman setimpal akan diberikan, yakni pemecatan dari ketentaraan.
Hal itu ditegaskan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dalam konferensi pers di Mabes TNI AD, Jakarta, Minggu (30/8/2020).
"Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua memenuhi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer," ujar Andika Perkasa.
Hukuman utama yang akan diterima akan disesuaikan dengan keterlibatan para pelaku. Sementara pemecatan dari kedinasan militer merupakan hukuman tambahan.
Andika Perkasa menegaskan, dia tidak menyesal kehilangan prajurit begitu banyak yang bersikap buruk, daripada dipertahankan namun merusak citra TNI AD.
"Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapa pun prajurit yang terlibat apapun perannya daripada nama TNI AD terus rusak oleh tingkah laku-tingkah laku yang tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yg mereka ucapkan pada saat menjadi prajurit TNI AD," tuturnya.
Pemecatan ini tidak akan membeda-bedakan peran dan keterlibatan masing-masing oknum prajurit dalam kasus penyerangan Polsek Ciracas.
"Apabila ada yang berbohong, atau menyembunyikan, atau menghilangkan bukti keterlibatan, maka akan kita tambahkan pasal yang masuk dalam kategori obstruction of justice," kata Andika.
Jadi tidak ada lagi perlakuan harus berbeda terhadap mereka yang kooperatif dan terhadap mereka yang menyembunyikan." []