GELORA.CO - Wakil Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Presiden bisa jadi memutuskan menunda pilkada serentak 2020 jika kasus Covid-19 di tanah air terus meningkat dan membahayakan keselamatan masyarakat.
"Bisa saja besok tiba-tiba Presiden setelah mengevaluasi laporan kami semua tiba tiba membuat keputusan lain," kata Luhut dalam wawancara di channel YouTube Mata Najwa, Rabu (23/9/2020).
Kompas.com telah meminta izin Najwa Shihab untuk mengutip wawancaranya dengan Luhut. Luhut mengatakan, keputusan pemerintah dan DPR yang tetap akan menggelar Pilkada pada 9 Desember bisa saja diralat oleh Presiden Jokowi.
"Kan masih ada hak konstitusi Presiden yang lebih tinggi lagi," kata dia.
Luhut pun menegaskan bahwa Presiden sangat memikirkan keselamatan rakyatnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi tak akan mengorbankan keselamatan rakyat untuk kontestasi politik.
"Kita lihat. Kalau trennya begini, Presiden manusia yang punya hati. Tidak lebih peka hatinya Najwa atau saya dibanding Presiden dalam konteks keselamatan rakyatnya. Beliau sangat bertanggung jawab. Saya jamin," ujarnya.
Diberitakan, Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri sepakat Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember.
Salah satu alasannya, pandemi Covid-19 di Tanah Air dinilai masih terkendali.
Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsekuen dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas. Keputusan pemerintah dan komisi II DPR ini bertentangan dengan masukan dari sejumlah organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah yang meminta pilkada ditunda demi keselamatan masyarakat.
Sampai Rabu (23/9/2020) kemarin, masih ada penambahan 4.465 kasus baru Covid-19. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia ada 257.388 orang.
Jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 187.958 orang. Sementara angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 9.977 orang.