GELORA.CO - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang dihelat di tengah situasi pandemi Covid-19 kembali dikritisi oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Dalam sebuah tulisan yang berjudul "Menjerumuskan Rakyat via Pilkada", Direktur Center for Media & Democracy LP3ES Wijayanto menyinggung potensi penularan Covid-19 di gelaran akbar demokrasi daerah tersebut.
"Kini pilkada serentak dijalankan tanpa berpikir panjang dan tanpa menghitung dampaknya terhadap rakyat. Sudah pasti berat implikasinya terhadap pandemik, yang diperkirakan semakin meluas," ungkap Wijayanto dalam tulisannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/9).
Secara tidak langsung, pilkada tahun ini mengingatkan Wijayanto pada saat pemilu sebelumnya yang pernah memakan korban meninggal dari petugas yang cukup banyak.
"Dalam keadaan tanpa pandemik, pemilu atau pesta demokrasi seperti ini banyak memakan korban, seperti ratusan petugas yang mati dan berbagai kasus kecelakaan lainnya," katanya.
Pada akhirnya, lanjut Wijayanto, pilkada yang akan digelar di 270 daerah itu bakal dimaknai sebagai permasalah tata kelola pemerintahan yang jauh dari sikap dan sifat kewajaran. Di mana seharusnya mengutamakan penanganan pandemi Covid-19.
Pilkada adalah kegiatan persaingan politik dengan tingkat disorientasi dan tingkat kewarasan yang rendah," tegasnya.
"Gabungan kondisi psikologis persaingan yang agresif dan pandemi yang semakin meluas, maka jangan berharap rakyat yang waras akan menjemput pendemi yang terkendali dan selesai dalam waktu dekat," demikian Wijayanto menambahkan. (Rmol)