GELORA.CO - Pasangan cagub-cawagub Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni, memutuskan mengembalikan surat dukungan dari PDI Perjuangan (PDIP) menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang memicu kontroversi. Keputusan keduanya dinilai dapat menambah kekuatan dukungan di Pilgub Sumbar.
Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Padang, Edi Indrizal, menilai langkah pasangan yang masing-masing masih menjabat anggota DPR RI dan Bupati Padang Pariaman itu bijaksana. Keduanya dianggap mengembalikan SK dukungan PDIP karena mendengarkan kekecewaan masyarakat atas penyataan Puan.
"Mencermati dinamika politik last minute Pilgub Sumbar, terkait langkah paslon Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK PDIP ini, saya menilai merupakan sebuah sikap tepat dan mau mendengar kekecewaan masyarakat," kata Edi Indrizal, Sabtu, (5/9/2020).
Dia pun memuji langkah Mulyadi dan Ali Mukhni yang berani mengembalikan dukungan dari PDIP. Edi menyebut keputusan keduanya sangat strategis.
"Saya menilai ini merupakan sebuah sikap tepat dan strategis. Mulyadi-Ali Mukhni seperti ingin menunjukkan karakter kepemimpinannya yang responsif, berani mengambil keputusan, sekaligus juga strategis untuk menjaga keunggulan elektabilitas saat ini," ucapnya.
Edi menyayangkan sikap PDIP yang tampak belum kunjung memahami akar permasalahan ini. Dia memperkirakan kondisi ini akan menguatkan insentif politik bagi dukungan masyarakat kepada Mulyadi-Ali Mukhni. Keduanya dinilai bisa lebih diuntungkan.
"Bagi masyarakat Sumbar, tentu saja hal ini menambah pertimbangan logis semakin menguatkan dukungan kepada pasangan Mulyadi-Ali Mukhni," jelas dosen FISIP Unand itu.
"Bagaimanapun, realitas politik lokal Sumbar dalam hubungannya dengan pusat, terdapat semacam resistensi terharap PDIP dan semakin sensitif jika menyinggung soal ideologi, hal mana telah sangat jelas berpengaruh pada Pilpres dan Pileg Serentak 2019. Residunya pun hingga kini masih kental tersisa, apalagi jika menyentuh persoalan ideologi, yang merupakan zona rawan atau zona sensitif dalam politik lokal Sumbar," tambahnya.
Koordinator Indikator Politik Indonesia Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi ini pun menyayangkan sikap PDIP yang belum kunjung memahami akar permasalahan ini.
Seperti diketahui, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari PDIP. Ini menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal 'semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila' yang menjadi polemik.
"Ya kami sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. (Dukungan) PDIP kami kembalikan lagi," kata Ali Mukhni dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (5/9/2020).
Demokrat dan PAN sebenarnya sudah cukup untuk mengusung pasangan calon. Kedua partai memiliki masing-masing 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah tersebut berada jauh di atas syarat untuk mengusung pasangan calon yang minimal 13 kursi.
Ali Mukhni mengakui langkah tersebut diambil akibat banyaknya desakan dari masyarakat Sumatera Barat, baik yang di kampung maupun di perantauan, yang merasa kecewa atas pernyataan Puan.
"Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan," terangnya.
Pasangan tersebut mengembalikan dukungan atas dorongan dari elite Partai Demokrat. Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menyampaikan itu lewat akun Twitternya, pada Jumat (4/9). Dia mengaku menghubungi Mulyadi.
"Saya tadi baru teleponan dengan cagub Sumbar @irhmulyadi dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dr PDIP. Prinsipnya dia setuju dengan saran saya," tulis Panca seperti dilihat pada Sabtu (5/9). []