GELORA.CO - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada serentak 2020, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari PDI Perjuangan.
Pengembalian SK dukungan buntut dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang menyelipkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Saya sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kami kembalikan SK dukungan dari PDIP," kata Ali Mukhni dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (5/9).
Mulyadi-Ali Mukhni adalah duet anggota DPR RI dan Bupati Padang Pariaman. Mulyadi sebagai ketua Partai Demokrat Sumbar, sementara Ali Mukhni nahkoda PAN Sumbar.
Sebagai persyaratan, Mulyadi-Ali Mukhni sudah memenuhi syarat diusung koalisi Demokrat dan PAN.
Kedua partai ini memiliki masing-masing 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah tersebut berada jauh di atas syarat untuk mengusung pasangan calon yang minimal 13 kursi.
Ali Mukhni mengungkapkan, keputusan tersebut diambil karena derasnya desakan dari masyarakat Sumbar, baik yang di kampung maupun di perantauan, yang merasa kecewa dengan pernyataan Puan Maharani.
"Banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon kami menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan," terangnya.
Sebelumnya, kabar pengembalian dukungan dari PDIP sudah dikonfirmasi langsung oleh Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Stategis DPP Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana.
Dia mengaku sudah komunikasi dengan Mulyadi.
"Saya tadi baru teleponan dengan cagub Sumbar @irhmulyadi dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP. Prinsipnya dia setuju dengan saran saya," tulis Panca di akun Twitter @panca66, Jumat (4/9).
Rabu lalu (2/9), saat mengumumkan bakal paslon di Pilgub Sumbar yaitu kepada Mulyadi-Ali Mukhni, Puan Maharani menyelipkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila" kata Puan.
Pernyataan Puan tersebut berbuntut panjang. Di media sosial ramai, seolah tidak terima dengan pernyataan itu. Dan sudah ada upaya untuk membawa masalah ini ke jalur hukum.[rmol]