GELORA.CO - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, Agil Akbar mengatakan konvoi massa pendukung Eri Cahyadi-Armuji saat mendaftar ke KPU Surabaya tidak termasuk pelanggaran meski mengabaikan protokol pencegahan virus corona (Covid-19).
Menurutnya, hal itu belum bisa disebut pelanggaran karena Eri Cahyadi-Armuji baru mendaftar atau belum resmi menjadi pasangan calon peserta Pilwalkot Surabaya 2020.
"Konteks pelanggaran itu belum terjadi karena belum ditetapkan sebagai calon, baru mendaftar saja," kata Agil di Surabaya, Jumat (4/9).
Jika didesak menindak tegas, Agil mengatakan Bawaslu juga tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada Eri Cahyadi-Armuji yang membawa massa di tengah pandemi virus corona. Alasannya, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak diatur dalam Undang-undang tentang Pilkada.
"Pelanggarannya pun pada UU Kesehatan, Bawaslu tidak pada domain itu. Banyak massa datang, itu kami sudah memgimbau, dan itu memang domainnya Gugus Tugas Kota Surabaya untuk lakukan sosialisasi dan informasi kepada mereka" katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi mengaku akan mengevaluasi proses pendaftaran yang dihelat hari ini. Evaluasi akan dilakukan karena ada paslon yang membawa massa tanpa memperhatikan protokol kesehatan.
"Nanti kita evaluasi bersama dulu," ucapnya.
Dia mengaku sudah menyampaikan kepada semua pihak terkait agar tidak mengerahkan massa saat mendaftar ke KPU Surabaya. Namun, tetap ada yang menggelar konvoi dan arak-arakan.
Syamsi mengatakan pihaknya akan memberikan sosialisasi kembali kepada para tim sukses masing-masing paslon agar tidak kembali melibatkan banyak massa. Terutama di masa kampanye mendatang.
"Kampanye nanti kita sampaikan lebih lanjut ketika kita rapat koordinasi dengan tim kampanye paslon," ucapnya.
Sebelumnya, ratusan kader PDIP melakukan arak-arakan mengantar Eri Cahyadi-Armuji mendaftar sebagai pasangan calon ke kantor KPU Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/9).
Pantauan di lokasi, para kader memang mengenakan memakai masker. Namun, mereka tidak menjaga jarak satu sama lain.
Sikap kader PDIP yang arak-arakan itu bertentangan dengan imbauan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebelumnya, Tito tidak ingin ada arak-arakan karena berpotensi terjadi penularan virus corona.
"Ada 500 orang, kader, simpatisan, disertai hiburan reog, barongsai, al banjari, dan berangkat didahului dengan doa lintas agama," kata Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono, Jumat (4/9). []