Oleh: Ruslan Tambak
Tidak berselang jauh, ada dua pernyataan Presiden Joko Widodo yang dinilai kontradiktif.Juli 2020, Jokowi menyebutkan, apabila kebijakan lockdown diberlakukan, hal itu akan berimbas fatal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mungkin bisa minus 17 persen.
Jokowi mengklaim, akibat tidak lockdown, atau dengan memilih PSBB, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I masih lebih baik ketimbang negara-negara lain, yaitu masih tumbuh di angka 2,97 persen.
Terbaru, 7 September 2020, Jokowi mengingatkan bawahannya untuk mengedepankan aspek kesehatan dalam penanganan pandemik Covid-19. Berbahaya jika aspek pemulihan ekonomi yang didahulukan.
Ditegaskan kepala negara, kunci dari ekonomi adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi yang baik pula.
Kedua penyataan itu dinilai seolah kontradiktif. Sebenarnya, Pak Jokowi lebuh mengutamakan kesehatan atau ekonomi sih?
Tidak diketahui secara persis kenapa Jokowi berbalik 180 derajat. Apakah karena angka kasus corona yang tidak terem lagi?
Selasa kemarin, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 memang sudah tembus 200 ribu kasus. Masih menanjak, belum diketahui berapa dan kapan puncaknya.
Memang sangat disayangkan, Jokowi baru sadar sekarang.
Harusnya dari awal penanganan kesehatan di masa pandemik lebih diutamakan, baru menyusul pemulihan ekonomi.
Tapi tetap alhamdullah, Jokowi sudah siuman. Sudah sadar. Meski telat. Telat bangat.
Jokowi diharapkan merealiasikan omongannya yang terakhir, mendahulukan penanganan kesehatan. Bukan hanya statemen. Kalau hanya statemen, nanti kesannya cuci tangan.
Pemerintah seharusnya bisa membuktikan kekompakan dan fokus dalam penanganan kesehatan.
Kalau sudah punya paradigma seperti ini, pemerintah harus melakukan karantina alias lockdown. Dasar hukumnya UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Jika langkah itu yang diambil, maka selama 14 hari, Indonesia harus lockdown. Lockdown total.
Semua aktivitas penduduk dibatasi, di saat bersamaan dilakukan testing dan tracing yang masif di seluruh daerah.