GELORA.CO - Ada harga yang harus dibayar mahal dalam kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang merestui direksi untuk memiliki lima staf.
Berdasarkan pengamatan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, izin perekrutan staf bergaji Rp 50 juta untuk direksi tak bisa dilihat secara sederhana.
Sebab bila dikalkulasi, ada ongkos begitu besar yang harus dikeluarkan negara.
"150 BUMN dikalikan 5 staf, dikalikan Rp 50 juta, dikalikan 12 bulan sama dengan Rp 450 miliar," kata Fuad Bawazier dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (8/9).
Angka tersebut akan lebih besar bila ditambahkan dengan beragam tunjangan yang didapat, seperti tunjangan hari raya, honor bulan ke-13, penyediaan ruang kantor, hingga perjalanan dinas dan lain-lain.
"Bisa jadi staf ahli itu masing-masing minta sekretaris dan lain-lain yang saya perkiraan tidak akan kurang dari sepertiganya (dari Rp 450 M), alias Rp 150 miliar," kritiknya.
"Jadi total uang mubazir yang akan hilang menguap sekitar Rp 600 miliar. Kok gampang betul ya buang-buang uang negara? Perlu dikaji ulang policy ini," demikian Fuad Bawazier. []