GELORA.CO - Kabar perusahaan BUMN, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) belum memenuhi hak gaji karyawan selama tujuh bulan membuat anggota dewan prihatin.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengaku prihatin atas pengabaian hak karyawan sekalipun perusahaan beralasan merugi.
“Saya merasa miris bahwa pengabaian terhadap hak-hak karyawan di BUMN kerap terjadi, seperti sebelumnya di SHS dan Jiwasraya,” kata Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9).
Legislator dari Partai Demokrat ini mengatakan perusahaan BUMN seharusnya dikelola secara profesional. Terlebih di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19 ini.
“BUMN seharuanya dikelola secara profesional dan jauhkan dari campur tangan politik. BUMN harus sehat dan harus stor deviden ke negara. Memang Covid-19 menjadi masalah utama saat ini, tetapi dari sebelumnya juga sudah bermasalah,” katanya.
Herman mengatakan PT INTI memang kerap bermasalah jauh sebelum Covid-19 menghantam persendian ekonomi nasional. Namun, dia merasa miris gaji karyawannya tidak dibayarkan di saat sulit seperti ini.
“Ya memang kondisi keuangan PT INTI sedang bermasalah. Memang tidak ada uangnya,” tandasnya. (Rmol)