GELORA.CO - Sebuah perusahaan China yang memiliki hubungan dengan jaringan militer dan intelijen Beijing telah mengumpulkan database informasi pribadi yang sangat rinci, termasuk miik ribuan warga Indonesia.
Database berisi 2,4 juta nama dan profil telah dibocorkan dari perusahaan Zhenhua Data yang berbasis di Shenzen, China. Perusahaan itu diyakini digunakan oleh dinas intelijen China, Kementerian Keamanan Negara.
Informasi yang dikumpulkan meliputi tanggal lahir, alamat, status perkawinan, bersama dengan foto, asosiasi politik, kerabat, dan identitas media sosial.
Database tersebut bocor ke seorang akademisi Amerika Serikat (AS) yang berbasis di Vietnam, Profesor Chris Balding. Hingga 2018 Harding bekerja di Universitas Peking sebelum meninggalkan China dengan alasan kekhawatiran akan keselamatannya.
"China benar-benar membangun negara pengawasan yang besar baik di dalam negeri maupun internasional," kata Profesor Balding kepada ABC.
"Mereka menggunakan berbagai macam alat - alat ini diambil terutama dari sumber publik, ada data non-publik di sini, tetapi terutama diambil dari sumber publik.
Balding kemudian memberikan database tersebut kepada perusahaan keamanan siber Canberra Internet 2.0 yang mampu memulihkan 10 persen dari 2,4 juta catatan berisi data individu tersebut.
"Pengumpulan data massal ini terjadi di sektor swasta China, dengan cara yang sama Beijing mengalihdayakan kemampuan serangan sibernya kepada subkontraktor swasta," kata Pimpinan Eksekutif Internet 2.0 Robert Potter.
"Dalam prosesnya, perusahaan itu (Zhenhua) telah melanggar privasi jutaan warga global, persyaratan layanan dari hampir semua platform media sosial utama dan meretas perusahaan lain untuk mendapatkan data mereka."
Dari 250.000 catatan yang ditemukan, ada 52.000 informasi terkait warga Amerika, 35.000 warga Australia, 10.000 warga India, 9.700 warga Inggris, 5.000 warga Kanada, 2.100 warga Indonesia, 1.400 warga Malaysia dan 138 dari Papua Nugini.
Penemuan bisnis inti Zhenhua, yang dikenal sebagai Overseas Key Information Database, atau OKIDB itu, memicu kekhawatiran tentang operasi pengumpulan intelijen agresif dari China.
Ini juga menghadirkan tantangan bagi pertahanan dunia maya dalam negeri, mengingat kemungkinan kehadiran server komputer bermusuhan lainnya di Australia yang menjaring data sumber publik.
Zhenhua Data, didirikan pada 2018, diyakini dimiliki oleh China Zhenhua Electronics Group yang dimiliki perusahaan negara China Electronic Information Industry Group (CETC).
Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dan Partai Komunis China merupakan beberapa dari klien utama Zhenhua. (*)