GELORA.CO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan rasa suka citanya atas kunjungan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Jumat (11/9) kemarin pagi.
Menurutnya, kunjungan itu sangat penting diketahui oleh masyarakat di wilayah pemerintahannya karena menyangkut banyak hal seperti UKM, tenaga kerja, dan investasi. Kunjungan itu juga untuk melihat langsung suasana masyarakat ketika pemerintah pusat dan DPR akan membahas undang-undang omnibus law.
“Beliau mau lihat langsung kira-kira UKM itu ada di mana. Apakah bisa masuk dalam sistem undang-undang ini dan menguntungkan. Mana yang musti diproteksi, mana yang boleh dibuka, dan mana yang boleh setengah buka saja," kata orang nomor satu di Jawa Tengah itu, seperti ditertulis pada laman resmi Pemprov Jateng, Jumat.
“Kami juga bicara soal tenaga kerja, suplainya, bagaimana kira-kira menegosiasikan sistem upah yang semua bisa happy. Pengusaha happy, buruh happy, dan pemerintah happy,” ungkap Ganjar.
Namun, mengupayakan agar semua happy di tengah pandemik ini tentu saja tidak mudah, lanjut Ganjar. Masa pandemi ini menjadi satu momentum yang tepat untuk melakukan restorasi. Memperbaiki semua, menggenjot, dan menyiapkan diri agar nanti bisa terus dinaikkan.
Ganjar berharap kunjungan dari Rachmat Gobel dengan melihat para pengrajin di daerahnya, khususnya sektor handycraft, mebel, tekstil, batik, dan juga sektor kuliner itu, kemudian mendapatkan tempat di dalam omnibus law.
“Nanti kita tampilkan pada saat kita mesti berkompetisi setelah ditemukannya vaksin. Begitu vaksin ditemukan maka semua negara larinya pasti akan lebih kencang. Maka kita mesti menyiapkan,” kata Ganjar.
Menurut Rachmat Gobel pada masa pandemik Covid-19 banyak hal yang bisa menjadikan kegiatan industri menurun. Di samping itu, pemerintah juga sedang mendorong dan menggodok Undang-undang tentang Tenaga Kerja atau omnibus law.
Nah bagaimana itu (undang-undang) bisa mendukung industri kecil menengah. Untuk itu kami mengunjungi agar bisa mendapat masukan dan nanti bisa didiskusikan dengan pemerintah pusat,” katanya. (Rmol)