GELORA.CO - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mendapat banyak dukungan. Ini lantaran angka sebaran corona yang terus meningkat dan belum menunjukkan tanda melandai.
“Setuju. Perlu pimpinan tegas,” tegas mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (10/9).
Selain mendukung, Said Didu juga meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi mengganggu upaya Pemda DKI dalam menyelamatkan warga.
“Mohon agar pemerintah pusat tidak lagi seperti sebelumnya melakukan "tekanan" ke Pemda DKI demi politik. Ingat ini masalah nyawa manusia,” sambungnya.
Pernyataan Said Didu ini cukup beralasan. Sebab di awal pandemi, Anies Baswedan selalu “dijegal” pemerintah pusat dalam membuat kebijakan melindungi warga ibukota.
Mulai dari pembatasan transportasi publik di DKI pada 15 Maret lalu. Sehari berselang, Presiden Joko Widodo langsung menurunkan perintah untuk menormalkan kembali transportasi publik.
Kemudian pada kebijakan Anies melarang pengoperasian bus antar kota antar provinsi (AKAP) di ibukota. Di mana kala itu, Luhut Pandjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan langsung melakukan penundaan.
Tidak cukup sampai di situ. Anies Baswedan juga sempat mendapat penolakan saat akan melakukan karantina wilayah di ibukota. Penolakan itu disampaikan pusat memalui Jubir Presiden, Fadjroel Rachman. (*)