GELORA.CO - Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan pandemik Covid-19 di 9 provinsi dinilai tanpa dasar argumentasi yang jelas.
Menurut ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, seharusnya Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dibanding Luhut.
"Penunjukan Luhut ya seharusnya yang ditugaskan siapa? kementerian yang bertanggung jawab sesuai tupoksinya (Kemenkes). Memangnya Pak Luhut ngerti (bidang kesehatan)? Ngerti, ngerti merintah, dia kan tentara," kata Pandu Riono dalam diskusi daring Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk 'Laju Pandemi Tak Terkendali, Langkah Apa Yang Harus Diperbaiki?', Kamis (17/9).
Pandu mengatakan, penanganan Covid-19 tidak akan efektif bila menggunakan pendekatan militer yang selama ini dicerminkan Luhut.
"Sekarang ini manajemennya kalau kita lihat apa? Rencananya operasi? Bahasa operasi yustisi, operasi ini itu, ini bahasa militer. Ini tidak bisa seperti itu," ujar Pandu Riono.
Lebih lanjut, Pandu mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus benar-benar dilakukan dengan manajemen yang tersistem. Sebab bila tidak, ia khawatir hantaman corona akan berdampak panjang hingga lima tahun ke depan.
Belum lagi, sekalipun pandemi Covid-19 berakhir, masih ada masa dampak pasca pandemi Covid-19 yang harus diselesaikan oleh presiden berikutnya usai masa kerja Jokowi berakhir.
Luhut Sempat Blunder, Tidak Masuk Akal Jika Ditunjuk Jadi Garda Depan Penanganan Covid-19
"Pandemi ini panjang bisa sampai lima tahun. Kalau pandeminya bisa diselesaikan sampai 2022 misalnya, dampaknya akan sampai panjang sekali, sampai presiden yang akan datang juga masih menghadapi dampak dari pandemi ini," demikian Pandu Riono.
Selain Pandu Riono, narusmber lain dalam sarasehan kebangsaan ke-32 DN-PIM yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban; anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay; pakar Molecular Epidemiologi, Tifauzia Tsyassuma; dan dokter sekaligus Bendahara Umum DN-PIM, Ulla Nuchrawaty. []