GELORA.CO - Demokrasi sejatinya adalah alat legitimasi aspirasi rakyat dalam mewujudkan harapan untuk sebuah kemerdekaan. Namun pada praktiknya, selama ini demokrasi masih menjadi alat permainan kepentingan dan kekuasaan semata.
"Sampai saat ini demokrasi kita belum sepenuhnya menjadi alat untuk merepresentasikan harapan dan kepentingan rakyat," ujar pengamat politik dan ilmu pemerintahan, Diding Bajuri seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (15/9).
Saat ini, kata Diding, rakyat acapkali sering dibodohi dan bahkan dikhianati dengan bernaung di dalam proses demokrasi.
"Harapan ke depan demokrasi bukan hanya sekadar penyambung pesan rakyat. Tetapi dengan mekanisme demokrasi tersebut, bagaimana pesan pesan rakyat dapat diwujudkan serta direalisasikan," lanjut Wakil Rektor Universitas Majalengka ini.
Fenomena saat ini, demokrasi hanya menjadi arena pertarungan dan perjudian bagi para cukong dalam menguasai para penguasa untuk berbagai kepentingannya.
"Sampai hari ini banyak cukong dan pemodal serta pengusaha yang masuk di arena ini, bukan semata-mata untuk kepentingan demokrasi tapi menjadikan demokrasi mewujudkan kepentingannya sendiri," tegasnya.
Pun demikian dengan adanya presidential threshold (PT). Baginya, ambang batas pencalonan presiden selama ini hanya sebagai alat untuk menjaga kepentingan partai politik besar dalam menekan kelangsungan hidup parpol kecil.
"PT lebih pada manuver parpol besar untuk menghambat laju parpol kecil dalam pencalonan presiden. Pengaruhnya bisa positif dan negatif, tergantung persentase PT yang ditetapkan. Menguntungkan siapa? Sepanjang penetapan PT menganut prinsip keadilan dan kesetaraan di antara parpol, maka berdampak positif untuk pembangunan iklim demokrasi yang lebih sehat dan kondusif," tutupnya. (*)