GELORA.CO - Rakyat Papua menggelar demo besar-besaran di Kabupaten Nabire, Kamis (24/9).
Sambil meneriakkan yel-yel Papua Merdeka, ribuan rakyat Papua di Nabire turun jalan menolak perpanjangan Otonomi Khusus atau Otsus Jilid II.
Mereka long march ke arah Kantor Bupati Nabire. Massa menyemut memenuhi jalan. Sebagian dari mereka membawa poster. Salah satunya bertuliskan ‘Otsus Almahrum 2021’.
Rakyat Papua menuntut pemerintah Indonesia segera memberi hak penentuan nasib sendiri melalui referendum.
“Apapun Kebijakan Jakarta tidak mengubah, sikap politik rakyat Papua, hal ini mestinya menjadi evaluasi pihak pemerintah Indonesia,” kata aktivis Papua, Ambrosius Mulait melalui akun Twitternya, @Mulalt_.
“Sebelum ada kebijakan otsus lainya keinginan rakyat Papua untuk menentukan nasip sendiri sudah bertumbuh sejak 1961,” tambahnya.
Ambrosius Mulait membagikan video ribuan warga Papua demo di Nabire.
“Para #BuzzeRp suka bilang segelintir yg minta merdeka itu camkan baik. cuman stu Kota Nabire Papua ribuan rakyat tlah membuktikan bahwa Otsus gagal & meminta Merdeka,” tulisnya.
“Pemerintah @jokowi apakah bersedia memberikan opsi Referendum bagi bangsa Papua!,” cetusnya.
Juru bicara aksi demo damai Petisi Rakyat Papua (PRP) Meepago, Jefrry Wenda mengatakan, ada 8 pernyataan sikap rakyat Papua yang disampaikan saat demo.
”Bila petisi ini tidak ditanggapi, kami akan melakukan mogok sipil nasional secara damai di seluruh West Papua,” tegas juru bicara aksi demo damai Petisi Rakyat Papua (PRP) Meepago, Jefrry Wenda.
Berikut ini 8 tuntutan rakyat Papua yang disampaikan saat demo besar-besaran, kemarin.
1. Menolak dengan tegas perpanjangan pemberlakuan Otonomi Khusus jilid II dalam bentuk apapun diteritori West Papua (Papua – Papua Barat).
2. Menolak segala bentuk kompromi sepihak serta agenda-agenda pembahasan dan keputusan yang tidak melibatkan rakyat Papua selaku subjek dan objek seluruh persoalan di Papua.
3. Segera kembalikan kepada rakyat Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri (apakah menerima Otsus atau merdeka sebagai sebuah Negara).
4. Mendukung suara 1,8 juta rakyat Papua yang telah menandatangani petisi rakyat Papua pada tahun 2017 yang meminta supervisi Internasional dalam penentuan nasib sendiri melalui referendum.
5. Mengutuk dan bubarkan rapat dengar pendapat (RDP) yang dibentuk oleh gubernur dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk meloloskan Otsus plus.
6. Tarik militer dan hentikan penyisiran di Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Oksibil dan Timika serta seluruh Tanah Papua.
7. Mengutuk dengan tegas penembakan terhadap Pdt. Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 di Kabupaten Intan Jaya dan Pdt Gemin Nirigi pada 19 Desember 2018 di Kabupaten Nduga.
8. Menolak Pilkada di Nabire dan mengimbau kepada seluruh rakyat untuk golput.
Lihat video ribuan warga Papua demo menolak Otsus Jilid II di Kabupaten Nabire di bawah ini:
[psid]