GELORA.CO - Pemerintah seharusnya menjalin komunikasi dan koordinasi kepada mitra kerjanya dalam membuat kebijakan. Salah satunya saat akan menghilangkan pelajaran sejarah dalam kurikulum terbaru untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).
Saya rasa apapun statement atau rencana pemerintah, harus diminta tanggapan para stakeholder dulu, supaya tidak ada persepsi persepsi yang berbeda,” ucap Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).
“Apalagi menyangkut perubahan kurikulum, harus ada FGD atau diskusi dengan stakeholder dulu, termasuk dengan Komisi X,” imbuhnya.
Legislator dari Fraksi Demokrat ini mengatakan bahwa mata pelajaran sejarah merupakan hal paling prioritas bukan malah dihapus serampangan oleh Nadiem Makarim.
“Mata pelajaran sejarah itu bagi kami prioritas. Karena kita sepakat menuju pelajar Pancasila,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud, Totok Suprayitno memastikan pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.
"Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta penatanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang," ujar Totok dalam siaran persnya, Sabtu (19/9). (Rmol)