GELORA.CO - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempertanyakan performa mesin partainya di Sumatera Barat (Sumbar). Sebab, partai penguasa kursi DPR RI dan pengusung Presiden Jokowi itu dianggap belum disukai masyarakat Sumbar.
"Kalau saya melihat, seperti Sumatera Barat, itu saya pikir 'kenapa, ya, rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDIP meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang meminta, katakan sudah ada DPC-nya, DPD-nya'. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut mengapa, kok, masih agak sulit," kata Megawati, Rabu (2/9).
Meskipun menang pemilu nasional, Sumbar memang bukanlah lumbung suara PDIP. Di kontestasi Pilpres, suara PDIP di Sumbar anjlok kala melihat perolehan suara Jokowi yang lebih rendah dibanding Prabowo pada 2014 atau 2019. Bahkan, suara Jokowi di Sumbar di kedua pemilu itu paling sedikit di antara 33 provinsi lainnya.
Jika ditarik lebih jauh, kepercayaan masyarakat Sumbar ke PDIP memang kecil di 4 pemilihan legislatif (pileg) DPRD Provinsi terakhir. Partai berlambang banteng moncong putih itu tak pernah masuk ke 5 besar peraih kursi terbanyak.
Pileg 2004 adalah kali pertama perwakilan ABRI tak lagi berada di DPRD Provinsi. Di pileg ini, ada 24 parpol yang berkontesasi untuk memperebutkan kursi di DPRD Sumbar.
Hasilnya, sebanyak 8 partai mengisi 55 kursi di DPRD Sumbar. Perolehan kursi 5 besar terbanyak saat itu adalah Golkar (16 kursi), PAN (10 kursi), PPP (7 kursi), PKS (7 kursi), dan PBB (5 kursi). PDIP tepat berada di urutan keenam dengan 4 kursi.
Di pemilihan anggota DPRD provinsi Sumbar 2009, komposisi kursi berubah. Partai Demokrat mulai menggeser dominasi Golongan Karya yang selalu menguasai DPRD Sumbar sejak pemilu digelar di era Orde Baru.
Di DPRD Sumbar masa bakti 2009-2014 tersebut, Demokrat menguasai dengan 14 kursi. Pada posisi 5 besar, posisi itu disusul Golkar (9 kursi), PAN (6 kursi) PKS (5 kursi), dan Hanura (5 kursi). PDIP saat itu harus terdepak di posisi 7 dengan perolehan 3 kursi, sama dengan jumlah kursi yang diraih PPP dan PBB.
Di pileg tahun 2014, kursi DPRD Sumbar ditambah menjadi 65 sesuai dengan PKPU Nomor 05 Tahun 2013. Namun penambahan itu tidak membuat calon-calon dari PDIP menjadi dominan.
Di DPRD Sumbar masa bakti 2014-2019 itu, Golkar kembali menguasai dengan perolehan 9 kursi. Pada posisi 5 besar, disusul PPP, PAN, Demokrat, dan Gerindra yang masing-masing mendapatkan 8 kursi. PDIP masih bertahan di posisi tujuh dengan perolehan 4 kursi.
Kemenangan Jokowi di periode kedua pemerintahnya pada 2019 juga tak serta-merta menaikan perolehan kursi PDIP di DPRD Sumbar. Pada 2019, wakil PDIP di DPRD Sumbar justru turun ke 3 kursi.
Perolehan kursi di DPRD Sumbar kini didominasi Gerindra sebanyak 14 kursi. Partai ini menang di pileg DPRD Provinsi Sumbar meski calon presiden yang diusungnya, Prabowo Subianto, kalah di Pilpres 2019. Pada posisi 5 besar perolehan kursi, setelah Gerindra ada PAN, PKS, dan Demokrat dengan masing-masing 10 kursi lalu Golkar dengan 8 kursi.
Menilik polanya pada grafik di atas, PDIP memang tak pernah mengirimkan perwakilannya di DPRD Sumbar lebih dari 4 kursi di 4 gelaran pileg terakhir. Sementara, parpol yang pernah mendominasi yakni Golkar, Demokrat, dan Gerindra.
Adapun dari sisi rasionya terhadap total kursi, perwakilan PDIP tak pernah menduduki lebih dari 8 persen di DPRD Sumbar pada 4 pileg terakhir.
Menilik polanya, rasio kursi PDIP juga konsisten anjlok di 4 gelaran pileg tersebut. Dari tadinya dapat 7,27 persen pada 2004, lalu turun secara gradual menjadi 4,62 persen pada pileg 2019.
Karena performa inilah, menjelang Pilkada Serentak 2020, Megawati memerintahkan agar para kader PDIP bekerja kerasa mengenalkan para calon yang diusung PDIP.
"Karena sekarang dengan pilkada langsung, pemilu langsung, itu rakyat loh yang memilih. Kita sebagai alat perjuangan hanya membuka ruang kepada rakyat. Makanya ada yang namanya kampanye untuk mengenalkan calon-calon kita, lalu calon-calon kita harus bisa berbicara bagaimana visi misi mereka," pungkas Megawati.