GELORA.CO - Presiden Joko Widodo kembali menyalurkan secara langsung subsidi modal kerja kepada pengusaha mikro dan kecil di sekitaran Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/9).
Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung kondisi ekonomi saat ini yang terdampak pandemi Covid-19.
"Kita tahu bahwa sekarang ini memang kita baru pada kondisi pandemi Covid. Semua merasakan, termasuk bapak ibu semuanya. Ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di 215 negara, kondisinya sama persis," ujar Jokowi di halaman Istana Bogor.
Bahkan, lanjut Jokowi, kegiatan ekonomi di dalam negeri yang turun karena Covid-19 juga dirasakan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar. Oleh karenanya, ia mengajak para pengusaha mikro dan kecil yang hadir untuk terus berjuang dan bersabar menghadapi kondisi ekonomi yang masih belum membaik hingga awal tahun depan.
Menurutnya, awal tahun depan menjadi momentum positif untuk kondisi yang sudah mulai beranjak normal karena akan dimulai vaksinasi Covid-19.
"Kita harapkan Insya Allah nanti di bulan Desember sudah mulai vaksin masuk. Tahun depan ketika posisi sudah normal, bapak ibu jangan sampai kehilangan momentum. Artinya pada saat sudah normal modal kerjanya malah sudah enggak ada, ini yang harus betul-betul dihitung," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga sempat bercakap dengan sejumlah pelaku usaha kecil yang hadir, di antaranya pedagang rumahan, pedagang kaki lima, hingga pedagang asongan.
Menariknya, ada satu Ibu-ibu pedagang kaki lima yang mengeluhkan tempat berjualannya akan dibongkar oleh pemerintah setempat, karena alasan Pandemi Covid-19.
"Di sepanjang Jalan Malabar (Kota Bogor) mau dibongkar, awal November. Jadi bagaiamana kalau dibongkar Pak?" tanya Tika kepada Jokowi dalam acara pemberian Subsidi Modal Kerja tersebut.
Jokowi kemudian menjawab dengan lugas pertanyaan pedagang gado-gado dan ketoprak di Jalan Malabar, Kota Bogor itu. "Itu dari pemerintah kota. Nanti biar dicatat Pak Menteri (Mensesneg Pratikno)," jawab Jokowi.
Sebagai informasi, Subsidi Modal Kerja yang diberikan pemerintah kepada Usaha Mikro dan Kecil besarannya mencapai Rp 2,4 juta per usaha. (Rmol)