GELORA.CO - Kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kembali diberlakukan di Jakarta ramai dikritik para menteri presiden Joko Widodo.
Mayoritas, para pembantu presiden tersebut menilai kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan itu akan merugikan sektor ekonomi. Bahkan belum genap 24 jam pengumuman, kebijakan Anies tersebut dianggap jadi biang keladi turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Serangan yang disampaikan para menteri itu pun mendapat sorotan publik. Para menteri dinilai tak sejalan dengan instruksi presiden untuk mengutamakan kesehatan, bukan lagi ekonomi.
"Pembantu-pembantu presiden harus paham arahan bosnya, yaitu Presiden Jokowi," kritik ahli epidemiologi dan biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono di akun Twitternya, Jumat (11/9).
Pandu curiga, sikap para menteri yang lebih mementingkan ekonomi dalam penanganan pandemi Covid-19 memiliki agenda lain. Hal itu tentu akan menjadi masalah baru dalam pengambilan kebijakan.
"Kalau pembantu tersebut juga pelaku ekonomi dan bisnis, maka ada potensial konflik kepentingan dalam merumuskan kebijakan publik," sindirnya.
Di sisi lain, Presiden Jokowi baru-baru ini menegaskan bahwa kesehatan harus menjadi prioritas utama yang wajib didahulukan dalam penanganan corona. Sebab dengan kesehatan yang baik, maka ekonomi Indonesia pun akan tumbuh positif.
"Ini artinya, fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai urusan kesehatan ini belum tertangani dengan baik, kita sudah me-restart ekonomi. Kesehatan tetap nomor satu," tegas Presiden Joko Widodo. (Rmol)