GELORA.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup pidatonya dengan pantun setelah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019 disahkan oleh DPRD DKI. Rapat paripurna itu sempat diwarnai aksi empat fraksi di DPRD DKI Jakarta memutuskan walkout (WO).
"Makan rendang sambil tambah nasi, makannya berdua sangatlah lahap. Dalam sidang yang banyak interupsi, pukulan palu Pak Ketua sangatlah mantap," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2020).
Empat fraksi yang WO itu adalah Golkar, NasDem, PAN, dan PSI. Meski demikian, Anies menyatakan bersyukur DPRD DKI Jakarta tetap mengesahkan PA2APBD DKI 2019.
"Saya ingin sampaikan alhamdulillah tadi P2APBD sudah ditetapkan sebagai Perda dan tadi kita juga mengajukan revisi atau perubahan atas Perda pajak parkir dan penerangan jalan umum yang sudah ditetapkan," tuturnya.
Sebelum WO, keempat fraksi DPRD DKI itu juga menyampaikan kekecewaan mengenai aspirasi warga dari hasil reses yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI. Mengenai hal itu, Anies mengaku akan menindaklanjuti hasil reses dari anggota Dewan.
"Tadi barusan kita mendengarkan laporan hasil reses, barusan. Sesi terakhir adalah hasil reses yang diserahkan pada eksekutif untuk ditindaklanjuti. Jadi, pembahasan P2APBD itu untuk 2019 yang tadi disampaikan dan insyaallah kita tindak lanjuti," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Anies juga mengaku akan mempelajari apa yang disampaikan oleh DPRD DKI untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Dengan mempelajari lebih dahulu, kata dia, dapat dihasilkan pemikiran yang sama.
"Ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipelajari dengan seksama, sehingga semua memiliki pemahaman yang benar terkait dengan ketentuan," kata Anies.
Sebelumnya, fraksi-fraksi yang menolak pengesahan P2APBD DKI 2019 memutuskan walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna. Fraksi yang memutuskan walkout itu adalah Golkar, PAN, NasDem, dan PSI.
Mereka memutuskan tidak melanjutkan mengikuti rapat paripurna. Alasannya, P2APBD DKI 2019 dinilai kurang transparan. Fraksi-fraksi yang walkout itu juga memprotes lantaran tak ada tindak lanjut dari Pemprov DKI mengenai hasil reses mereka berupa aspirasi dari warga di konstituen masing-masing.
"Golkar menolak PA2APBD, izinkan Golkar walkout," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco.
Setelah itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, NasDem, dan PSI menyusul dengan keluar dari ruang rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani pun keluar dari ruang sidang.
"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda menolak PA2APBD DKI 2019. Karena nggak ada transparansi. Kita percuma reses kalau tidak ditindaklanjuti," ujar Zita saat menyampaikan interupsi.(dtk)