GELORA.CO - Analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai pembubaran acara deklarasi kelompok yang menamakan diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/9/2020), kemarin, sudah tepat dilakukan polisi karena adanya kekhawatiran melanggar protokol kesehatan Covid-19.
"Saya nilai penolakan barangkali yang ngumpul-ngumpul tak bisa protokol kesehatan," kata Jerry, Selasa (29/9/2020).
Dalam konteks kebebasan berpendapat, menurut Jerry, selama tujuannya positif, sebenarnya tak masalah.
Acara silaturahmi dan deklarasi KAMI di Gedung Juang 45, Jalan Mayjen Sungkono, dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo. Gatot merupakan salah satu deklarator KAMI di Jakarta. Acara tersebut dihentikan polisi karena dinilai tidak mengantongi izin berkumpul, apalagi diselenggarakan di tengah pandemi.
Menurut Jerry, "Kalau hanya bertemu dengan warga dan tak ada aksi anarkis itu sah-sah saja. Tapi memang Gatot menjadi kontroversial bagi sebagian kalangan."
Tetapi karena sekarang sedang ada pandemi, acara deklarasi tersebut mestinya dipikirkan lagi. "Barangkali bisa jika sesuai protokol kesehatan. Bagi saya dipending dulu apalagi Surabaya atau Jatim masuk zona merah Covid-19."
Sejak kelahirannya, 18 Agustus 2010 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, bagi sejumlah kalangan, gerakan KAMI dianggap berbahaya.
"Kalau saya positive thinking saja. Tapi jangan ada asas manfaat adan mencari keuntungan politik," katanya.
Lebih jauh, Jerry mengatakan terlepas dari kekurangan, sejauh ini Gatot masih pada jalur yang benar.
"Bagaimanapun terlepas dari kekurangan, saya lihat secara imparsial, Jenderal Gatot juga pernah menjadi Panglima TNI atau orang penting di negeri ini punya jasa-jasa. Jadi perlu dihargai juga. Selagi masih pada jalur dan rel yang benar, bagi saya tak masalah. Beda kalau melanggar aturan, maka tak bisa ditolerir," kata Jerry.
Di Surabaya, Gatot menuding aksi penolakan terhadap acara silaturahmi dan deklarasi KAMI yang dilakukan sejumlah orang dinilai politis.
“Jadi, keberadaan KAMI ini menjadi berkah. Kalau perlu besok demonya yang banyak lagi. Artinya, ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang untuk ikut demo. Mungkin ayahnya baru saja di-PHK, dan memerlukan uang untuk keluarganya,” kata Gatot kepada wartawan di Masjid As-salam Puri Mas Surabaya.
“Saya mengimbau kepada rekan-rekan KAMI, bahwa kita harus bersyukur. Karena yang demo di sana karena kehadiran KAMI akhirnya ada demo. Demo kan dibayar. Dalam ekonomi susah seperti ini, ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran ya diterima,” Gatot menambahkan.
Gatot melanjutkan kondisi ekonomi anggota KAMI Jawa Timur lebih baik dari para massa yang demonstrasi. Pendukung KAMI Jawa Timur, kata dia, mengeluarkan biaya sendiri untuk datang ke Gedung Juang 45.
"Itu kan beda, kalau KAMI ke sana keluar (ongkos) bensin dan sebagainya. Kondisinya lebih baik. Maka, semua saya ajak berdoa agar semua yang demo di Jabalnur dan Gedung Juang 45, kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan membawa uang sekadarnya untuk keluarganya," kata dia.
Presidium KAMI pusat Rochmat Wahab menyatakan koalisi tidak pernah berniat untuk menjadi musuh pemerintah. “Kita punya hak berkumpul dan berdiskusi. Saya yakin ini bukan akhir. Gerakan kita gerakan moral dan lahir dari orang-orang yang berintegritas,” katanya.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kota Surabaya menyelenggarakan aksi bersama menolak acara KAMI. Mereka mendukung kepolisian membubarkan acara tersebut.
"Lebih baik monggo bareng-bareng melawan Covid-19. Kalau mau nyapres nanti 2024, itupun kalau ada partai yang mau mengusung dan rakyat mendukung. Sabar jenderal, Jatim dan Surabaya tidak mudah untuk diprovokasi politik," kata Ketua Jaringan Masyarakat Melek Politik Kota Surabaya Ismail Busro.
Ketua Forum Komunikasi Kyai Kampung Indonesia Gus Maftuh meyakini gerakan KAMI adalah gerakan yang kental dengan nuansa politik. "Mereka hanya ingin mencari panggung, gerakan yang sakit hati atau tidak puas atas kekalahan pilpres 2019 kemarin," katanya. (*)