GELORA.CO - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini menjabat komisaris utama PT Pertamina (Persero) ingin melakukan audit kilang perusahaan. Selain itu Ahok juga menyebut ada banyak hal yang selama ini tidak benar di BUMN energi tersebut.
Melalui video yang diunggah akun POIN di Youtube, Ahok menyebut dirinya ingin ada rapat penting terkait kilang dan dia akan menanyakan berapa banyak investor yang sudah menawarkan kerja sama.
"Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit. Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," kata dia dikutip Rabu (16/9/2020).
Mengutip laman resmi Pertamina, kini Bisnis pengolahan memiliki dan mengoperasikan 6 buah unit kilang dengan kapasitas total 1.046,70 ribu barrel.
Beberapa kilang minyak seperti kilang RU-III Plaju dan Kilang RU-IV Cilacap terintegrasi dengan kilang Petrokimia, dan memproduksi produk-produk Petrokimia yaitu Purified Terapthalic Acid (PTA) dan Paraxylene.
Beberapa Kilang tersebut juga menghasilkan produk LPG, seperti di Pangkalan Brandan, Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Mundu. Kilang LPG Pangkalan Brandan dan Mundu merupakan kilang LPG yang operasinya terpisah dari kilang minyak, dengan bahan bakunya berupa gas alam.
Kilang Minyak RU IV Cilacap menghasilkan Lube Base Oil dengan Group I dan II dari jenis HVI- 60, HVI - 95, HVI -160 S, HVI - 160 B dan HVI - 650. Produksi Lube Base Oil ini disalurkan ke Lube Oil Blending Plant (LOBP) di Unit Produksi Pelumas PERTAMINA yang berada di Jakarta, Surabaya dan Cilacap untuk diproduksi menjadi produk pelumas, dan kelebihan produksi Lube Base Oil (exces product) dijual di pasar dalam negeri dan luar negeri.
Pertamina juga sudah lama punya niat bikin kilang baru, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Raksasa migas Timur Tengah, Saudi Aramco sudah menyatakan minta untuk jadi partner Pertamina membangun kilang, tapi akhirnya batal. Setelah Aramco mundur, Pertamina mengaku ada beberapa perusahaan menyatakan minat untuk menggarap pembangunan kilang RDMP Cilacap.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengungkapkan kritik yang disampaikan oleh komisaris utama seharusnya bisa dikomunikasikan dengan dewan direksi, dewan komisaris dan menteri BUMN bahkan Presiden.
"Kalau memberikan kritik harus ada solusi dan tindakan langsung meminta sinergikan antar komisaris, dirut dan dewan direksi," kata dia saat dihubungi detikcom, Rabu (16/9/2020).
Dia mengungkapkan jika memang ada masalah harus diperiksa kapan masalah tersebut terjadi.
"Jadi harus dilihat masalahnya itu di direksi kapan? Kemarin apa bagaimana? Kalau ada kerugian itu juga harus dilihat ada insefisiensi di mana. Harusnya komisaris utama menyampaikan itu ke dewan direksi," ujar dia.
Ramson menyebut dewan direksi dan komisaris ini sudah rata-rata jabatan politis hanya tidak dipilih secara langsung seperti anggota DPR, DPRD, DPD, Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden.(dtk)